Ini 4 pengalaman RI ala SBY yang di-share ke BDF VI
Kamis, 07 November 2013 - 10:52 WIB
Ini 4 pengalaman RI ala SBY yang di-share ke BDF VI
A
A
A
Sindonews.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membagikan empat pengalaman Indonesia dalam melakukan konsolidasi demokrasi. Empat pengalaman Indonesia itu di-sharing-kan atau dibagikan SBY pada Bali Democracy Forum VI, Kamis (7/11/2013).
Forum itu dihadiri Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor-Leste, Xanana Gusmao. ”Dalam hal ini, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa pandangan berdasarkan pengalaman Indonesia dalam melakukan konsolidasi demokrasi,” bunyi pidato SBY.
Keempat pengalaman Indonesia itu, pertama , soal hak konstitusional bagi semua warga negara yang harus dijamin. Hak-hak ini termasuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, non-diskriminasi, perlindungan minoritas , dan proses hukum.
”Kami memberi hak-hak tersebut, yang membentuk dasar dari hukum dan peraturan kami. Kami terus memperkuat kerangka kelembagaan dan legislatif kita. Kami juga terus mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia , kebebasan pers dan partisipasi masyarakat sipil,” ujarnya.
Pengalaman kedua, lanjut SBY, adalah, supremasi hukum yang harus selalu ditegakkan. Menurutnya, hak-hak dasar dan fundamental dari orang, sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan undang-undang lain yang relevan dan peraturan, harus dihormati.
“Ini memerlukan perlindungan hak-hak dasar kaum minoritas. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjunjung hak-hak minoritas seperti yang ditentukan dalam konstitusi kita,” kata Yudhoyono. ”Kami terus memastikan, bahwa rasa hormat dan kesetaraan di depan hukum menjadi bagian integral dari cara hidup kita.”
Pengalaman ketiga, adalah partisipasi masyarakat yang harus dipromosikan dalam proses pengambilan keputusan. ”Kita harus menciptakan suatu lingkungan di mana orang-orang berbagi rasa kepemilikan dari hasil kebijakan,” imbuh SBY.
Kata Yudhoyono, di negara dengan keragaman dan wilayah yang luas, seperti Indonesia, membutuhkan sistem pemerintahan desentralisasi. “Oleh karena itu, salah satu reformasi pertama dalam transisi demokrasi kami adalah desentralisasi sistem pemerintahan kita,” lanjut dia.
Pendekatan seperti itu, menurutnya, sempat mengalami masa kritis. Contoh, dalam kasus pemberontakan separatis selama tiga dekade di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. “Ini juga telah jadi dalam upaya kami untuk mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan di Provinsi Papua.”
Pengalaman terakhir atau keempat, Indonesia terus-menerus melakukann interaksi antar-komunal, untuk meningkatkan sikap toleransi dan kohesi sosial. ”Kita harus mendorong dialog antar kelompok masyarakat berbeda agama, etnis dan berdiri sosial-ekonomi. Kami mempromosikan resolusi damai atas perbedaan atau perselisihan di antara mereka.”
Forum itu dihadiri Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor-Leste, Xanana Gusmao. ”Dalam hal ini, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa pandangan berdasarkan pengalaman Indonesia dalam melakukan konsolidasi demokrasi,” bunyi pidato SBY.
Keempat pengalaman Indonesia itu, pertama , soal hak konstitusional bagi semua warga negara yang harus dijamin. Hak-hak ini termasuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, persamaan di depan hukum, non-diskriminasi, perlindungan minoritas , dan proses hukum.
”Kami memberi hak-hak tersebut, yang membentuk dasar dari hukum dan peraturan kami. Kami terus memperkuat kerangka kelembagaan dan legislatif kita. Kami juga terus mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia , kebebasan pers dan partisipasi masyarakat sipil,” ujarnya.
Pengalaman kedua, lanjut SBY, adalah, supremasi hukum yang harus selalu ditegakkan. Menurutnya, hak-hak dasar dan fundamental dari orang, sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan undang-undang lain yang relevan dan peraturan, harus dihormati.
“Ini memerlukan perlindungan hak-hak dasar kaum minoritas. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjunjung hak-hak minoritas seperti yang ditentukan dalam konstitusi kita,” kata Yudhoyono. ”Kami terus memastikan, bahwa rasa hormat dan kesetaraan di depan hukum menjadi bagian integral dari cara hidup kita.”
Pengalaman ketiga, adalah partisipasi masyarakat yang harus dipromosikan dalam proses pengambilan keputusan. ”Kita harus menciptakan suatu lingkungan di mana orang-orang berbagi rasa kepemilikan dari hasil kebijakan,” imbuh SBY.
Kata Yudhoyono, di negara dengan keragaman dan wilayah yang luas, seperti Indonesia, membutuhkan sistem pemerintahan desentralisasi. “Oleh karena itu, salah satu reformasi pertama dalam transisi demokrasi kami adalah desentralisasi sistem pemerintahan kita,” lanjut dia.
Pendekatan seperti itu, menurutnya, sempat mengalami masa kritis. Contoh, dalam kasus pemberontakan separatis selama tiga dekade di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. “Ini juga telah jadi dalam upaya kami untuk mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan di Provinsi Papua.”
Pengalaman terakhir atau keempat, Indonesia terus-menerus melakukann interaksi antar-komunal, untuk meningkatkan sikap toleransi dan kohesi sosial. ”Kita harus mendorong dialog antar kelompok masyarakat berbeda agama, etnis dan berdiri sosial-ekonomi. Kami mempromosikan resolusi damai atas perbedaan atau perselisihan di antara mereka.”
(mas)
