Australia: Pemanggilan Dubes, hak prerogratif RI

Sindonews.com – Pemerintah Australia berkomentar soal pemanggilan Duta Besar-nya di Jakarta, Greg Moriarty oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jumat (1/11/2013). Moriarty dipanggil untuk menjelaskan laporan penyadapan Australia terhadap Indonesia melalui fasilitas di Kedubes Australia di Jakarta.

Mengutip laporan Sidney Morning Herald, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Australia menanggapi, pemanggilan Dubes Moriarty. ”Itu adalah hak prerogatif pemerintah tuan rumah untuk memanggil perwakilan diplomatik untuk diskusi,” tulis media Australia itu, mengutip pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Australia.

”Australia dan Indonesia memiliki berbagai kepentingan ekonomi, politik dan keamanan. Dan kita adalah mitra dekat di wilayah tersebut, dan di forum global seperti APEC, G20 dan KTT Asia Timur,” lanjut pernyataan juru bicara itu.

Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil Duta Besar Australiadi Jakarta, Greg Moriarty, setelah Australia dilaporkan menyadap Indonesia melalui fasilitas di Kedubesnya yang ada di Jakarta.

”Duta Besar Australia di Jakarta telah diminta datang ke Kementerian Luar Negeri, untuk dimintai penjelasan resmi dari Pemerintah Australia terhadap berita yang dimaksud,” tulis Kemenlu RI, melalui situs resminya.

Pihak Kemenlu mengatakan, sebagai negara tetangga dan bersahabat, tindakan penyadapan seperti yang diberitakan, sama sekali tidak mencerminkan semangat hubungan bersahabat yang selama ini terjalin. Pemerintah Indonesia, tidak bisa menerima tindakan itu.

Meski dipanggil, Menlu Marty Natalegawa tidak bisa menemui langsung Dubes Australia itu. Pasalnya, dia sedang berada di Perth, untuk menghadiri sebuah konferensi dengan Menlu Australia, Julie Bishop. Dubes Australia tersebut, akan ditemui pejabat senior di Kemelu RI.