Iran: Laporan PBB tentang HAM Iran dipolitisir
Kamis, 24 Oktober 2013 - 23:25 WIB
Iran: Laporan PBB tentang HAM Iran dipolitisir
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Luar Negeri Iran pada Kamis (24/10/2013), menolak laporan pelapor khusus PBB tentang kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran. Kemenlu Iran menyebut laporan itu “bias dan dipolitisir".
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham, mengatakan, Iran tidak akan menerima laporan bias tentang situasi HAM di Iran. "Republik Islam menganggap penunjukan pelapor khusus (pada situasi HAM di Iran) sebagai penghinaan terhadap Iran dan tidak mengakui hal ini," kata Afkham, seperti dikutip dari IRIB TV.
Dalam laporannya yang dikeluarkan satu hari lalu, pelapor khusus PBB tentang HAM di Iran, Ahmed Shaheed, menyatakan tingginya angka eksekusi mati dan pembatasan kebebasan berbicara. Laporan itu mengatakan, bahwa tidak ada "tanda-tanda perbaikan" dalam situasi HAM di Iran. Ini adalah laporan pertama tentang HAM di Iran sejak Hassan Rouhani menduduki kursi Presiden Iran pada Agustus lalu.
Afkham menolak laporan HAM PBB itu dan mengatakan bahwa laporan itu bergantung pada sumber-sumber yang disediakan oleh pembangkang Iran yang tinggal di luar negeri. “Laporan ini tidak memiliki legitimasi dan legalitas," tegas Afkham.
Shaheed sendiri pernah mengajukan izin masuk untuk melakukan kunjungan ke Iran untuk mencari tahu tentang realitas situasi HAM di negara itu, namun Pemerintah Iran menolaknya. Iran telah beberapa kali menolak memberi izin masuk bagi pelapor khusus PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham, mengatakan, Iran tidak akan menerima laporan bias tentang situasi HAM di Iran. "Republik Islam menganggap penunjukan pelapor khusus (pada situasi HAM di Iran) sebagai penghinaan terhadap Iran dan tidak mengakui hal ini," kata Afkham, seperti dikutip dari IRIB TV.
Dalam laporannya yang dikeluarkan satu hari lalu, pelapor khusus PBB tentang HAM di Iran, Ahmed Shaheed, menyatakan tingginya angka eksekusi mati dan pembatasan kebebasan berbicara. Laporan itu mengatakan, bahwa tidak ada "tanda-tanda perbaikan" dalam situasi HAM di Iran. Ini adalah laporan pertama tentang HAM di Iran sejak Hassan Rouhani menduduki kursi Presiden Iran pada Agustus lalu.
Afkham menolak laporan HAM PBB itu dan mengatakan bahwa laporan itu bergantung pada sumber-sumber yang disediakan oleh pembangkang Iran yang tinggal di luar negeri. “Laporan ini tidak memiliki legitimasi dan legalitas," tegas Afkham.
Shaheed sendiri pernah mengajukan izin masuk untuk melakukan kunjungan ke Iran untuk mencari tahu tentang realitas situasi HAM di negara itu, namun Pemerintah Iran menolaknya. Iran telah beberapa kali menolak memberi izin masuk bagi pelapor khusus PBB.
(esn)
