Situasi Mesir memanas, PBB desak pembebasan Morsi
Jum'at, 26 Juli 2013 - 11:37 WIB
Situasi Mesir memanas, PBB desak pembebasan Morsi
A
A
A
Sindonews.com - Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mendesak agar Mohamed Morsi, Presiden Mesir yang digulingkan militer, dibebaskan dari tahanan. Desakan itu, menurut Ki-moon, untuk meredam situasi Mesir yang kembali memanas pada Jumat (26/7/2013).
”Morsi dan pendukungnya dibebaskan, kemudian kasus mereka ditinjau secara transparan tanpa penundaan,” kata wakil juru bicara PBB, Eduardo del Buey, mengutip pernyataan Ki-moon.
Morsi dan beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin telah ditahan sejak militer menggulingkan Morsi, sebagai reaksi atas demonstrasi besar-besaran di Mesir yang tak kunjung berhenti.
Sementara, polisi Mesir mengatakan, mereka berencana mengerahkan bala pasukan besar-besaran untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari Jumat yang dikhawatirkan mengacaukan situasi negara itu.
Kekhawatiran polisi itu muncul setelah militer Mesir, seperti dikutip Reuters, pada Kamis kemarin mengultimatum kelompok Ikhwanul Muslimin, agar dalam tempo 48 jam atau hingga Sabtu (27/7/2013), untuk ikut bergabung dalam rekonsiliasi politik.
Kepala Militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, mengklaim ultimatum itu sebagai strategi untuk mengamankan Mesir dari aksi terorisme. ”Strategi untuk menangani kekerasan dan terorisme akan berubah untuk menjamin keamanan dan stabilitas,” ujarnya.
Seorang pejabat senior militer, mengatakan kepada AFP, ultimatum itu tidak bermakna ancaman tindakan tegas dari militer. ”Ultimatum 48 jam adalah undangan politik," kata pejabat itu. ”Ini tidak berarti setelah 48 jam kita akan menindak.”
”Morsi dan pendukungnya dibebaskan, kemudian kasus mereka ditinjau secara transparan tanpa penundaan,” kata wakil juru bicara PBB, Eduardo del Buey, mengutip pernyataan Ki-moon.
Morsi dan beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin telah ditahan sejak militer menggulingkan Morsi, sebagai reaksi atas demonstrasi besar-besaran di Mesir yang tak kunjung berhenti.
Sementara, polisi Mesir mengatakan, mereka berencana mengerahkan bala pasukan besar-besaran untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari Jumat yang dikhawatirkan mengacaukan situasi negara itu.
Kekhawatiran polisi itu muncul setelah militer Mesir, seperti dikutip Reuters, pada Kamis kemarin mengultimatum kelompok Ikhwanul Muslimin, agar dalam tempo 48 jam atau hingga Sabtu (27/7/2013), untuk ikut bergabung dalam rekonsiliasi politik.
Kepala Militer Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, mengklaim ultimatum itu sebagai strategi untuk mengamankan Mesir dari aksi terorisme. ”Strategi untuk menangani kekerasan dan terorisme akan berubah untuk menjamin keamanan dan stabilitas,” ujarnya.
Seorang pejabat senior militer, mengatakan kepada AFP, ultimatum itu tidak bermakna ancaman tindakan tegas dari militer. ”Ultimatum 48 jam adalah undangan politik," kata pejabat itu. ”Ini tidak berarti setelah 48 jam kita akan menindak.”
(esn)
