Larang perempuan jadi calon presiden, Iran tuai kritik
Kamis, 30 Mei 2013 - 12:54 WIB
Larang perempuan jadi calon presiden, Iran tuai kritik
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah pakar di PBB mengkritik keputusan Pemerintah Iran yang melarang kaum perempuan menjadi calon presiden dalam pemilu. Menurut sejumlah pakar di PBB, larangan itu melanggar aturan hukum internasional yang berlaku.
"Di antara ratusan orang yang didiskualifikasi untuk menjadi calon presiden, terdapat perempuan. Langkah ini merupakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak mendasar setiap warga untuk berpartisipasi secara politik," ungkap Ahmed Shaheed, pelapor khusus PBB atas situasi Hak Asasi Manusia di Iran.
"Setiap pembatasan hak untuk mencalonkan diri harus berdasarkan pasa kriteria yang objektif dan wajar, tanpa membedakan hal apa pun, termasuk ras, jenis kelamin, agama, dan pandangan politik," terang Shaheed.
Kritik atas keputusan pemerintah Iran juga datang dari Kamala Chandrakirana, kelompok kerja PBB yang menentang diskriminasi atas kaum perempuan. Menurut kelompok ini, keputusan itu melanggar Konvenan Internasional tentang Hak Siipil dan Politik individu.
Dalam sebuah pernyataan bersama, kelompok ini lantas memperingatakan, bahawa langkah ini akan memperdebatkan keterwakilan mereka yang sudah di publik, politik, dan kehidupan profesional.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan, Dewan Garda Konstitusi Iran, badan legislatif tertinggi negara itu mengumumkan, bahwa mereka telah menyetujui kualifikasi delapan calon yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) Iran. Delapan kandidat tersebut terpilih berdasarkan pengabdian mereka terhadap negara.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Iran, sebanyak 686 kandidat telah mencalonkan diri dalam pemilu presiden 14 Juni mendatang.
Delapan calon presiden yang lolos kualifikasi itu adalah Saeed Jalili (mantan negosiator nuklir Iran), Mohammad-Baqer Qalibaf (Walikota Tehran), Ali-Akbar Velayati (mantan Menteri Luar Negeri Iran), Gholam-Ali Haddad-Adel (Anggota Parlemen Iran), Mohsen Rezaei (Komandan Senior Militer Iran), Hassan Rouhani (mantan negosiator nuklir Iran), Mohammad Gharazi (mantan Menteri Minyak dan Telekomunikasi), serta Mohammad Reza-Aref (mantan wakil presiden).
"Di antara ratusan orang yang didiskualifikasi untuk menjadi calon presiden, terdapat perempuan. Langkah ini merupakan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak mendasar setiap warga untuk berpartisipasi secara politik," ungkap Ahmed Shaheed, pelapor khusus PBB atas situasi Hak Asasi Manusia di Iran.
"Setiap pembatasan hak untuk mencalonkan diri harus berdasarkan pasa kriteria yang objektif dan wajar, tanpa membedakan hal apa pun, termasuk ras, jenis kelamin, agama, dan pandangan politik," terang Shaheed.
Kritik atas keputusan pemerintah Iran juga datang dari Kamala Chandrakirana, kelompok kerja PBB yang menentang diskriminasi atas kaum perempuan. Menurut kelompok ini, keputusan itu melanggar Konvenan Internasional tentang Hak Siipil dan Politik individu.
Dalam sebuah pernyataan bersama, kelompok ini lantas memperingatakan, bahawa langkah ini akan memperdebatkan keterwakilan mereka yang sudah di publik, politik, dan kehidupan profesional.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan, Dewan Garda Konstitusi Iran, badan legislatif tertinggi negara itu mengumumkan, bahwa mereka telah menyetujui kualifikasi delapan calon yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) Iran. Delapan kandidat tersebut terpilih berdasarkan pengabdian mereka terhadap negara.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Iran, sebanyak 686 kandidat telah mencalonkan diri dalam pemilu presiden 14 Juni mendatang.
Delapan calon presiden yang lolos kualifikasi itu adalah Saeed Jalili (mantan negosiator nuklir Iran), Mohammad-Baqer Qalibaf (Walikota Tehran), Ali-Akbar Velayati (mantan Menteri Luar Negeri Iran), Gholam-Ali Haddad-Adel (Anggota Parlemen Iran), Mohsen Rezaei (Komandan Senior Militer Iran), Hassan Rouhani (mantan negosiator nuklir Iran), Mohammad Gharazi (mantan Menteri Minyak dan Telekomunikasi), serta Mohammad Reza-Aref (mantan wakil presiden).
(esn)
