Rusia tidak keberatan Perancis kirim pasukan ke Mali
Selasa, 15 Januari 2013 - 20:32 WIB
Rusia tidak keberatan Perancis kirim pasukan ke Mali
A
A
A
Sindonews.com - Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin mengatakan, Pemerintah Rusia tidak keberatan dengan keputusan Perancis mengirim tentara untuk membantu militer Mali menyerang pemberontak di wilayah utara Mali, Selasa (15/1/2013).
"Perancis telah memberitahu kami [Rusia] tentang rencana mereka dan kami tidak keberatan dengan keputusan mereka mengrimkan tentara ke Mali," ungkap Churkin, seperti diberitakan dalam RIA Novosti.
"Secara keseluruhan, apa yang dilakukan Perancis sesuai dengan hukum internasional. Pengiriman pasukan militer merupakan permintaan Pemerintah Mali," jelas Churkin.
Seperti diketahui, Pemerintah Mali meminta bantuan militer pada pemerintah Prancis untuk melawan militan di wilayah utara Mali. Pasalnya, militer Mali gagal mempertahankan wilayah Konna, 600 km dari Ibu Kota Bamako, Kamis (10/1/2012).
Sebelumnya, DK PBB mendesak semua anggota PBB untuk segera memberikan bantuan kepada militer Mali guna mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris dan sejumlah kelompok separatis terkait al-Qaeda.
Pasalnya, wilayah Konna merupakan wilayah penyangga antara kekuasan pemberontak dan militer Mali. Jika kota tersebut dikuasai, maka pemberontak hanya perlu menguasai satu kota lagi, yakni Mopti sebelum menuju kota utama di wilayah Utara.
Mali merupakan salah satu negara yang pernah menjadi jajahan Perancis sampai 1960, Negera ini dilanda kekecauan sejak Presiden Mali, Dioncounda Traore di kudeta Maret tahun lalu. Sementara itu, Cheick Modibo Diarra, PM Mali yang baru ditunjuk pasca kudeta, mengundurkan diri dari jabatanya Desember lalu setelah ditangkap karena mencoba meninggalkan Mali menuju Prancis.
Kondisi keamanan di wilayah utara Mali belum kembali normal dan hal ini membuat pemberontak Tuareg dan Ansar Dine, serta sejumlah militan lainnya semakin berkuasa di wilayah Mali Utara.
"Perancis telah memberitahu kami [Rusia] tentang rencana mereka dan kami tidak keberatan dengan keputusan mereka mengrimkan tentara ke Mali," ungkap Churkin, seperti diberitakan dalam RIA Novosti.
"Secara keseluruhan, apa yang dilakukan Perancis sesuai dengan hukum internasional. Pengiriman pasukan militer merupakan permintaan Pemerintah Mali," jelas Churkin.
Seperti diketahui, Pemerintah Mali meminta bantuan militer pada pemerintah Prancis untuk melawan militan di wilayah utara Mali. Pasalnya, militer Mali gagal mempertahankan wilayah Konna, 600 km dari Ibu Kota Bamako, Kamis (10/1/2012).
Sebelumnya, DK PBB mendesak semua anggota PBB untuk segera memberikan bantuan kepada militer Mali guna mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris dan sejumlah kelompok separatis terkait al-Qaeda.
Pasalnya, wilayah Konna merupakan wilayah penyangga antara kekuasan pemberontak dan militer Mali. Jika kota tersebut dikuasai, maka pemberontak hanya perlu menguasai satu kota lagi, yakni Mopti sebelum menuju kota utama di wilayah Utara.
Mali merupakan salah satu negara yang pernah menjadi jajahan Perancis sampai 1960, Negera ini dilanda kekecauan sejak Presiden Mali, Dioncounda Traore di kudeta Maret tahun lalu. Sementara itu, Cheick Modibo Diarra, PM Mali yang baru ditunjuk pasca kudeta, mengundurkan diri dari jabatanya Desember lalu setelah ditangkap karena mencoba meninggalkan Mali menuju Prancis.
Kondisi keamanan di wilayah utara Mali belum kembali normal dan hal ini membuat pemberontak Tuareg dan Ansar Dine, serta sejumlah militan lainnya semakin berkuasa di wilayah Mali Utara.
(esn)
