Universitas Adarsh larang mahasiswi India kenakan busana barat
Senin, 10 Desember 2012 - 23:03 WIB
Universitas Adarsh larang mahasiswi India kenakan busana barat
A
A
A
Sindonews.com – Universitas Adarsh, sebuah universitas khusus perempuan di Distrik Bhiwani, negara bagian Haryana, India melarang mahasiswinya mengenakan busana ala barat. Para mahasiswi ini tak boleh mengenakan kaos dan jeans dalam kegiatan belajar mengajar di universitas itu.
Seperti dilaporkan oleh Times of India, Senin (10/12/201), aturan ini memicu kegemparan di negara itu. Universitas Adarsh bahkan sudah menjatuhkan denda pada 4 mahasiswi yang mengenakan busana ala barat. Empat mahasiswi itu masing-masing dikenakan denda 100 rupee (USD 2).
"Pakaian barat, seperti jeans dan atasan pendek, menarik minat pria. Inilah alasan mengapa siswi kerap harus menghadapi godaan dan pelecehan seksual," kata Kepala Universitas Adarsh, Alaka Sharma.
Berdasar alasan itu, Universitas Adarsh mengharuskan mahasiswinya datang ke kampus mengenakan busana tradisional. "Gadis-gadis harus datang ke kampus menggunakan pakaian tradisional India, seperti salwar kameez," lanjutnya.
Banyak kalangan mengkritik kebijakan ini. "Peraturan tersebut tidak beralasan dan aneh. Pemerintah harus mengambil tindakan terhadap administrasi kampus," kata Ketua Komnas Perempuan India, Mamata Sharma.
Seperti dilaporkan oleh Times of India, Senin (10/12/201), aturan ini memicu kegemparan di negara itu. Universitas Adarsh bahkan sudah menjatuhkan denda pada 4 mahasiswi yang mengenakan busana ala barat. Empat mahasiswi itu masing-masing dikenakan denda 100 rupee (USD 2).
"Pakaian barat, seperti jeans dan atasan pendek, menarik minat pria. Inilah alasan mengapa siswi kerap harus menghadapi godaan dan pelecehan seksual," kata Kepala Universitas Adarsh, Alaka Sharma.
Berdasar alasan itu, Universitas Adarsh mengharuskan mahasiswinya datang ke kampus mengenakan busana tradisional. "Gadis-gadis harus datang ke kampus menggunakan pakaian tradisional India, seperti salwar kameez," lanjutnya.
Banyak kalangan mengkritik kebijakan ini. "Peraturan tersebut tidak beralasan dan aneh. Pemerintah harus mengambil tindakan terhadap administrasi kampus," kata Ketua Komnas Perempuan India, Mamata Sharma.
(esn)
