EU tunda sanksi baru Zibabwe setelah referendum
Senin, 23 Juli 2012 - 21:32 WIB
EU tunda sanksi baru Zibabwe setelah referendum
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (European Union/EU) Catherine Ashton mengatakan, EU akan menunda untuk menjatuhkan sanksi kepada Zimbabwe setelah negara itu melakukan referendum terhadap konstitusi baru mereka.
"Referendum akan menjadi sebuah tonggak penting bagi Zimbabwe menuju penyelenggaraan pemilu yang demokratis," ungkap Menlu Ashton, seperti diberitakan BBC, Senin (23/7/2012).
Sebelumnya, EU telah menjatuhkan sanksi larangan terbang sekaligus pembekuan aset lebih dari 100 orang penting di Zimbabwe pada 2002. Sanksi yang dijatuhkan EU satu dekade lalu merupakan bentuk tekanan politik dalam menanggapi aksi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan politik. Namun, EU tetap akan menjatuhkan sanksi menentang Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.
"Tidak ada pertanyaan yang muncul untuk mencabut sangksi bagi Presiden Mugambe atau siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia," ungkap seorang pejabat senior EU.
Presiden Mugabe dan pesaingnya Perdana Menteri Morgan Tsvangirai berbagi kekuasaan usai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2008 lalu. Pemerintah Zimbabwe dijadwalkan kembali menyelenggarakan pemilu tahun depan, setelah referendum tentang konstitusi selesai dilakukan.
"Referendum akan menjadi sebuah tonggak penting bagi Zimbabwe menuju penyelenggaraan pemilu yang demokratis," ungkap Menlu Ashton, seperti diberitakan BBC, Senin (23/7/2012).
Sebelumnya, EU telah menjatuhkan sanksi larangan terbang sekaligus pembekuan aset lebih dari 100 orang penting di Zimbabwe pada 2002. Sanksi yang dijatuhkan EU satu dekade lalu merupakan bentuk tekanan politik dalam menanggapi aksi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan politik. Namun, EU tetap akan menjatuhkan sanksi menentang Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.
"Tidak ada pertanyaan yang muncul untuk mencabut sangksi bagi Presiden Mugambe atau siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia," ungkap seorang pejabat senior EU.
Presiden Mugabe dan pesaingnya Perdana Menteri Morgan Tsvangirai berbagi kekuasaan usai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2008 lalu. Pemerintah Zimbabwe dijadwalkan kembali menyelenggarakan pemilu tahun depan, setelah referendum tentang konstitusi selesai dilakukan.
()
