Suu Kyi akhiri boikot parlemen

Sindonews.com - Ketegangan politik di Myanmar bakal berakhir setelah kemarin oposisi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi, akan mengambil sumpah di parlemen.

Ketegangan politik terbaru melanda Myanmar setelah Suu Kyi dan anggota parlemen dari NLD menolak mengambil sumpah sebagai anggota karena keberatan dengan satu kata dalam sumpah itu.Tapi, kemarin, peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu menegaskan, akan dilantik sebagai anggota parlemen dengan “mengamankan”konstitusi yang dibuat oleh militer. Padahal, dia sebelumnya bersikeras untuk mengganti kata itu dengan “menghormati”.

“Kami memutuskan tunduk pada titik waktu ini, karena kami tidak menginginkan permasalahan politik atau ketegangan,” ujar Suu Kyi dikutip AFP. “Alasan kami menerima sumpah itu,pertama karena keinginan rakyat.Pemilih memilih kami karena mereka ingin melihat kami duduk di parlemen.” Permasalahan sumpah menjadi ketegangan pertama antara pemerintah dengan Suu Kyi.

Padahal,Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu sela pada beberapa waktu lalu. NLD mengamankan 43 dari 44 kursi yang diperebutkan. Menurut sumber NLD, para anggota parlemen terpilih dijadwalkan untuk menghadiri sidang parlemen yang digelar besok. Suu Kyi mengatakan, NLD memiliki keinginan nyata untuk bekerja sama dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

“Kami tidak akan melupakan bahwa presiden memenuhi keinginan kami untuk mengamendemen undang-undang pemilu dan aturan pendaftaran partai politik,”katanya. Ikon demokrasi Myanmar itu juga mengatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah mengamendemen konstitusi 2008.Dalam konstitusi itu seperempat kursi parlemen diduduki oleh pejabat militer yang tidak dipilih rakyat.

Suu Kyi telah menghabiskan 15 dari 21 tahun terakhir sebagai tahanan rumah.Dia dibebaskan pada 2010 dan terpilihnya Suu Kyi menjadi anggota parlemen mendapatkan sambutan hangat dari dunia internasional. Itu dianggap sebagai langkah awal menuju demokrasi di Myanmar. Wajah Myanmar telah berubah sejak Thein Sein menjadi presiden melalui pemilu.Mantan petinggi junta militer itu melakukan langkah positif, seperti perjanjian damai dengan para pemberontak dan pembebasan tahanan politik.

Sebagai bentuk apresiasi dunia internasional, Myanmar mendapatkan keringanan sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sementara, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Ban Ki-moon kemarin meminta negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Myanmar.
Permintaan itu diungkapkan saat dia berpidato di depan anggota parlemen Myanmar. “Saya mendukung langkah komunitas internasional mencabut sanksi terhadap Myanmar. Saya juga meminta mereka mencabut, menunda, dan mempermudah perdagangan, ” kata Ban.

Ban juga mendukung kepemimpinan Thein Sein atas visi dan semangatnya dalam membangun Myanmar.“Perubahan dramatis di Myanmar menginspirasi dunia,”katanya. Dia juga menyerukan agar semua pihak di negara yang dulunya bernama Burma itu untuk menciptakan keinginan politik demi perubahan permanen dan mengesampingkan perbedaan politik demi kepentingan bangsa.“Pemilihan umum dan pemerintahan yang terbuka harus dibarengi dengan iklim politik yang sehat dan dinamis,” ujar Ban dikutip BBC.

Dia mengatakan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan demi mencapai perdamaian dengan etnis-etnis minoritas khususnya etnis Kachin. Agenda terpenting bakal terjadi hari ini, ketika Ban dijadwalkan bertemu Suu Kyi. (wbs)