Dilema Belanda jual Tank Leopard ke RI
Dilema Belanda jual Tank Leopard ke RI
A
A
A
Sindonews.com - Dilema penjualan Tank Leopard milik Belanda ke Pemerintah Indonesia dibahas dalam editorial media cetak Belanda NRC Handelsblad. Editorial tersebut membahas lebih pada proses penjualan Tank Leopard yang terkendala masalah politis.
"Belanda mau mengobral 119 Tank Leopard dan Indonesia tertarik. Ada harapan untuk meraih kontrak dagang besar-besaran bagi Belanda," sebuah kalimat dalam editorial koran Belanda NRC Handelsblad, seperti dikutip Radio Nederland, Senin 6 Januari 2012.
Di balik hal tersebut terganjal sebuah keberatan praktis dan kendala politik. Alasan penolakan dari DPR RI, Tank Leoprad tak berguna bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan kondisi banyak rawa. Sementara, para senat Belanda mempertanyakan kepada pemerintah Belanda hingga mau memasok senjata ke negara yang dianggap tidak mengindahkan Hak Asasi Manusia (HAM).
Perdebatan muncul di dalam internal kabinet Belanda. Menteri Pertahanan Belanda, Hans Hillen menegaskan pada bisnis perdagangan Belanda. "Dalam hal ini saya melihat uang bukan moral," kata Hans.
Namun selain dikenal memiliki jiwa dagang atau koopmansgeest, negara ini juga dikenal berjiwa pendeta, yang juga menaruh perhatian terhadap masalah moral.
Oleh karena itu, Hans mengatakan ada kriteria tersendiri untuk melaporkan ekspor senjata. HAM dan hukum humaniter internasional merupakan hal yang harus dihormati. Selain itu, mulai saat ini konflik internal di suatu negara juga menjadi bahan pertimbangan Belanda dalam melakukan kegiatan ekspor senjata ke luar negeri.
Hal inilah yang menjadi alasan Parlemen Belanda terhadap rencana pemerintah Belanda yang hendak menjual tank ke Indonesia. Dalam mosi tersebut, Parlemen Belanda mengatakan bahwa, tentara Indonesia pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat.
Namun, Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal mengatakan hal ini dinilai kurang relevan dengan situasi saat ini. Indikasi pelanggaran HAM tersebut merupakan insiden masa silam di Indonesia.
Dalam editorial NRC tersebut juga ditulis jiwa dagang Belanda memang lebih menonjol. Sehingga argumen penolakan pejualan dimentahkan saja oleh pemerintah Belanda. Jika pemerintah Belanda mengikuti opsi Parlemen Belanda, maka negara penegak HAM ini tidak akan menjual tank ke Indonesia.(azh)
"Belanda mau mengobral 119 Tank Leopard dan Indonesia tertarik. Ada harapan untuk meraih kontrak dagang besar-besaran bagi Belanda," sebuah kalimat dalam editorial koran Belanda NRC Handelsblad, seperti dikutip Radio Nederland, Senin 6 Januari 2012.
Di balik hal tersebut terganjal sebuah keberatan praktis dan kendala politik. Alasan penolakan dari DPR RI, Tank Leoprad tak berguna bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan kondisi banyak rawa. Sementara, para senat Belanda mempertanyakan kepada pemerintah Belanda hingga mau memasok senjata ke negara yang dianggap tidak mengindahkan Hak Asasi Manusia (HAM).
Perdebatan muncul di dalam internal kabinet Belanda. Menteri Pertahanan Belanda, Hans Hillen menegaskan pada bisnis perdagangan Belanda. "Dalam hal ini saya melihat uang bukan moral," kata Hans.
Namun selain dikenal memiliki jiwa dagang atau koopmansgeest, negara ini juga dikenal berjiwa pendeta, yang juga menaruh perhatian terhadap masalah moral.
Oleh karena itu, Hans mengatakan ada kriteria tersendiri untuk melaporkan ekspor senjata. HAM dan hukum humaniter internasional merupakan hal yang harus dihormati. Selain itu, mulai saat ini konflik internal di suatu negara juga menjadi bahan pertimbangan Belanda dalam melakukan kegiatan ekspor senjata ke luar negeri.
Hal inilah yang menjadi alasan Parlemen Belanda terhadap rencana pemerintah Belanda yang hendak menjual tank ke Indonesia. Dalam mosi tersebut, Parlemen Belanda mengatakan bahwa, tentara Indonesia pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat.
Namun, Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal mengatakan hal ini dinilai kurang relevan dengan situasi saat ini. Indikasi pelanggaran HAM tersebut merupakan insiden masa silam di Indonesia.
Dalam editorial NRC tersebut juga ditulis jiwa dagang Belanda memang lebih menonjol. Sehingga argumen penolakan pejualan dimentahkan saja oleh pemerintah Belanda. Jika pemerintah Belanda mengikuti opsi Parlemen Belanda, maka negara penegak HAM ini tidak akan menjual tank ke Indonesia.(azh)
()
Explore More