Balas Dendam, China Dilaporkan Bakal Batasi Visa Warga AS
Rabu, 09 Oktober 2019 - 23:33 WIB
Balas Dendam, China Dilaporkan Bakal Batasi Visa Warga AS
A
A
A
BEIJING - China tengah merencanakan pembatasan visa yang lebih ketat untuk warga Amerika Serikat (AS) yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok anti Beijing. Rencana ini mengikuti pembatasan yang sama dengan AS pada warga China, karena hubungan kedua negara yang memburuk.
Kementerian Keamanan Publik China selama berbulan-bulan telah mengerjakan aturan untuk membatasi kemampuan siapa pun yang dipekerjakan, atau disponsori, oleh badan intelijen AS dan kelompok hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan ke China.
Perubahan yang diusulkan mengikuti pengenalan aturan pengetatan visa yang lebih ketat bagi para sarjana China di bulan Mei.
Sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan pembatasan visa yang baru diumumkan AS telah mendukung kebijakan tersebut. AS baru saja membatasi visa bagi pejabat Partai Komunis China yang dipercaya bertanggung jawab atas penahanan atau penyiksaan terhadap kelompok minoritas Muslim.
"Ini bukan sesuatu yang ingin kami lakukan tetapi kami sepertinya tidak punya pilihan," kata sumber itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (9/10/2019).
Menurut sumber tersebut aturan China akan mengamanatkan penyusunan daftar militer AS dan institusi terkait CIA dan kelompok hak asasi manusia, dan penambahan karyawan mereka ke daftar hitam visa.
Sumber lain mengatakan pembatasan ketat itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran di Beijing bahwa AS dan pemerintah lain menggunakan organisasi seperti itu untuk menghasut aksi protes anti pemerintah di China daratan dan Hong Kong. Selain itu, keputusan tersebut menjadi pembalasan atas pembatasan visa AS terhadap para peneliti dan pejabat China.
"Rencana itu telah dibahas secara luas oleh petugas polisi senior selama beberapa bulan terakhir, tetapi lebih mungkin dilaksanakan setelah aksi protes di Hong Kong dan larangan visa AS pada pejabat China," kata sumber itu.
Administrasi Imigrasi Nasional China, yang beroperasi di bawah Kementerian Keamanan Publik, tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.
Persaingan antara AS dan China dipicu oleh berbagai masalah termasuk kompetisi komersial, hak asasi manusia dan kekhawatiran tentang keamanan.
AS mengambil langkah besar dalam menghadapi China pada bulan Mei ketika menambahkan raksasa teknologi China Huawei Technologies Co dan 70 afiliasinya ke dalam apa yang disebut Daftar Entitas, yang melarang perusahaan China memperoleh komponen dan teknologi dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.
AS mencurigai peralatan Huawei dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai, yang telah berulang kali dibantah perusahaan China itu.
Departemen Perdagangan AS pada Senin mengutip penganiayaan terhadap Muslim Uighur dan lainnya dalam keputusan untuk menambahkan 20 biro keamanan publik China dan delapan perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk pembuat peralatan pengawasan video terbesar di dunia, Hikvision, dan pembuat startup intelijen dunia, SenseTime. (Baca juga: AS Blacklist Puluhan Perusahaan China atas Penindasan Muslim Uighur )
Kementerian Keamanan Publik China selama berbulan-bulan telah mengerjakan aturan untuk membatasi kemampuan siapa pun yang dipekerjakan, atau disponsori, oleh badan intelijen AS dan kelompok hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan ke China.
Perubahan yang diusulkan mengikuti pengenalan aturan pengetatan visa yang lebih ketat bagi para sarjana China di bulan Mei.
Sumber yang mengetahui hal tersebut mengatakan pembatasan visa yang baru diumumkan AS telah mendukung kebijakan tersebut. AS baru saja membatasi visa bagi pejabat Partai Komunis China yang dipercaya bertanggung jawab atas penahanan atau penyiksaan terhadap kelompok minoritas Muslim.
"Ini bukan sesuatu yang ingin kami lakukan tetapi kami sepertinya tidak punya pilihan," kata sumber itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (9/10/2019).
Menurut sumber tersebut aturan China akan mengamanatkan penyusunan daftar militer AS dan institusi terkait CIA dan kelompok hak asasi manusia, dan penambahan karyawan mereka ke daftar hitam visa.
Sumber lain mengatakan pembatasan ketat itu terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran di Beijing bahwa AS dan pemerintah lain menggunakan organisasi seperti itu untuk menghasut aksi protes anti pemerintah di China daratan dan Hong Kong. Selain itu, keputusan tersebut menjadi pembalasan atas pembatasan visa AS terhadap para peneliti dan pejabat China.
"Rencana itu telah dibahas secara luas oleh petugas polisi senior selama beberapa bulan terakhir, tetapi lebih mungkin dilaksanakan setelah aksi protes di Hong Kong dan larangan visa AS pada pejabat China," kata sumber itu.
Administrasi Imigrasi Nasional China, yang beroperasi di bawah Kementerian Keamanan Publik, tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.
Persaingan antara AS dan China dipicu oleh berbagai masalah termasuk kompetisi komersial, hak asasi manusia dan kekhawatiran tentang keamanan.
AS mengambil langkah besar dalam menghadapi China pada bulan Mei ketika menambahkan raksasa teknologi China Huawei Technologies Co dan 70 afiliasinya ke dalam apa yang disebut Daftar Entitas, yang melarang perusahaan China memperoleh komponen dan teknologi dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS.
AS mencurigai peralatan Huawei dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai, yang telah berulang kali dibantah perusahaan China itu.
Departemen Perdagangan AS pada Senin mengutip penganiayaan terhadap Muslim Uighur dan lainnya dalam keputusan untuk menambahkan 20 biro keamanan publik China dan delapan perusahaan ke daftar hitam perdagangan, termasuk pembuat peralatan pengawasan video terbesar di dunia, Hikvision, dan pembuat startup intelijen dunia, SenseTime. (Baca juga: AS Blacklist Puluhan Perusahaan China atas Penindasan Muslim Uighur )
(ian)
