Ketegangan Meningkat, Korsel Hentikan Kerjasama Intelijen dengan Jepang
Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:22 WIB
Ketegangan Meningkat, Korsel Hentikan Kerjasama Intelijen dengan Jepang
A
A
A
SEOUL - Korea Selatan (Korsel) menyatakan, pihaknya akan membatalkan perjanjian berbagi informasi intelijen dengan Jepang. Keputusan ini datang di tengah terus meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) dijadwalkan akan diperpanjang secara otomatis pada hari Sabtu, kecuali kedua pihak memutuskan untuk membatalkannya. Keputusan itu diumumkan setelah adanya disekusi Dewan Keamanan Nasional Presidensial (NSC) Korsel.
"Jepang menciptakan perubahan besar di lingkungan kerja sama keamanan bilateral dengan menghapus status ekspor jalur cepat Korsel. Jepang mengutip masalah keamanan tanpa memberikan bukti spesifik untuk keputusannya mengenai status perdagangan Korsel," kata Kim You-geun, seorang wakil Direktur NSC.
Di bawah situasi ini, kami telah memutuskan bahwa itu tidak akan melayani kepentingan nasional kami untuk mempertahankan perjanjian yang kami tandatangani dengan tujuan pertukaran informasi militer yang sensitif terhadap keamanan," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (22/8).
Dengan keputusan untuk tidak memperpanjang perjanjian tersebut, perselisihan politik dan perdagangan antara Korsel dan Jepang sekarang meluas ke beberapa masalah keamanan nasional paling sensitif di wilayah tersebut.
Perjanjian ini sendiri dirancang untuk berbagi informasi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kegiatan rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).Sebelumnya, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga telah mengatakan bahwa perjanjian itu meningkatkan kerja sama keamanan antara kedua negara. Dia menyebut, kerjasama ini dibutuhkan oleh kedua negara.
Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) dijadwalkan akan diperpanjang secara otomatis pada hari Sabtu, kecuali kedua pihak memutuskan untuk membatalkannya. Keputusan itu diumumkan setelah adanya disekusi Dewan Keamanan Nasional Presidensial (NSC) Korsel.
"Jepang menciptakan perubahan besar di lingkungan kerja sama keamanan bilateral dengan menghapus status ekspor jalur cepat Korsel. Jepang mengutip masalah keamanan tanpa memberikan bukti spesifik untuk keputusannya mengenai status perdagangan Korsel," kata Kim You-geun, seorang wakil Direktur NSC.
Di bawah situasi ini, kami telah memutuskan bahwa itu tidak akan melayani kepentingan nasional kami untuk mempertahankan perjanjian yang kami tandatangani dengan tujuan pertukaran informasi militer yang sensitif terhadap keamanan," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Kamis (22/8).
Dengan keputusan untuk tidak memperpanjang perjanjian tersebut, perselisihan politik dan perdagangan antara Korsel dan Jepang sekarang meluas ke beberapa masalah keamanan nasional paling sensitif di wilayah tersebut.
Perjanjian ini sendiri dirancang untuk berbagi informasi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kegiatan rudal dan nuklir Korea Utara (Korut).Sebelumnya, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga telah mengatakan bahwa perjanjian itu meningkatkan kerja sama keamanan antara kedua negara. Dia menyebut, kerjasama ini dibutuhkan oleh kedua negara.
(esn)
