Dana Tembok Perbatasan Ditolak, Trump Akan Umumkan Keadaan Darurat

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji akan mengumumkan keadaan darurat nasional dalam upaya mendapatkan dana untuk pembangunan tembok di perbatasan Meksiko tanpa persetujuan Kongres.

Meski begitu, Trump setuju untuk mendatangani RUU pendanaan pemerintah yang kekurangan uang untuk membangun tembok perbatasan guna mencegah penutupan pemerintah.

RUU, disahkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik, akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat untuk persetujuan akhir kongres. Meski RUU itu juga memuat pendanaan untuk pagar dan bentuk keamanan perbatasan lainnya, namun mengabaikan tembok perbatasan yang dijanjikan Trump dalam kampanye 2016 untuk membatasi imigran ilegal dan perdagangan narkoba.

"Presiden Trump akan menandatangani RUU pendanaan pemerintah, dan seperti yang telah ia nyatakan sebelumnya, ia juga akan mengambil tindakan eksekutif lainnya - termasuk keadaan darurat nasional," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders seperti dilansir dari Reuters, Jumat (15/2/2019).

Petinggi Partai Demokrat di Kongres segera mengecam langkah Trump. Ditanya oleh wartawan apakah dia akan mengajukan gugatan hukum terhadap deklarasi darurat, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan: "Mungkin saya (lakukan), itu pilihan."

Sementara anggota Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menuduh Trump telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan presiden.

Pemimpin Mayoritas Senat Republik Mitch McConnell mengatakan dia akan mendukung deklarasi darurat nasional yang dilakukan Trump. Awal bulan ini, McConnell memperingatkan Trump bahwa menyatakan keadaan darurat dapat memecah Partai Republik di Senat, lapor Washington Post.

Kekhatiran ini pun menjadi kenyataan. Senator Susan Collins, seorang moderat dari Partai Republik, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk tujuan ini akan merupakan kesalahan dari pihak presiden."

Tetapi legislator Mark Meadows, ketua sebuah faksi sayap kanan Partai Republik di DPR, mengatakan: "Pada titik ini, Presiden Trump harus melihat mengambil tindakan eksekutif - dan saya akan berdiri bersamanya untuk melindungi perbatasan kedaulatan kita."

Deklarasi darurat dapat melangkahi wewenang Kongres untuk membuat keputusan besar tentang pengeluaran dana pembayar pajak, kekuatan yang dijabarkan sebagai pemeriksaan dan keseimbangan mendasar dalam Konstitusi AS.

Selama berminggu-minggu sekarang, ketika tuntutan presiden tentang Kongres untuk pendanaan dinding tidak berhasil, bahkan setelah penutupan parsial pemerintah selama 35 hari yang bersejarah, Gedung Putih telah mengeksplorasi kemungkinan deklarasi darurat yang dapat digunakan untuk mengarahkan kembali dana pembayar pajak yang dilakukan oleh Kongres untuk tujuan lain untuk membangun tembok yang diinginkan Trump.

Pembantu Kongres mengatakan Partai Demokrat diharapkan akan mengajukan gugatan setelah Trump menyatakan keadaan darurat. Hasil jangka pendek dari itu bisa berupa putusan pengadilan yang menghalangi pengalihan dana sementara hakim menimbang masalah ini, mungkin dalam beberapa bulan menuju keputusan Mahkamah Agung.

Sebuah sumber yang mengetahui situasi itu mengatakan Gedung Putih telah mengidentifikasi dana USD2,7 miliar yang sebelumnya disediakan oleh Kongres yang dapat dialihkan ke penghalang pendanaan sebagai bagian dari deklarasi darurat nasional.

Sumber itu mengatakan para pengacara dari Gedung Putih dan badan-badan lain telah memeriksa angka-angka itu dan yakin mereka akan melawan tantangan hukum. Sumber itu mengatakan uang yang ditargetkan untuk pengalihan mewakili dana yang disesuaikan tetapi tidak digunakan, sebagian besar dari Departemen Pertahanan.

Senat AS sebelumnya telah mengesahkan undang-undang pendanaan pemerintah dengan margin 83-16. DPR diharapkan akan mensahkannya pada hari Kamis waktu setempat. Langkah itu akan menyediakan lebih dari USD300 miliar untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri dan lembaga-lembaga lainnya hingga 30 September, akhir tahun fiskal saat ini.

Dana ini termasuk USD1,37 miliar untuk membantu membangun 88,5 km penghalang fisik perbatasan baru. Jumlah itu adalah tingkat pendanaan yang sama dengan yang digunakan Kongres untuk langkah-langkah keamanan perbatasan tahun lalu, termasuk penghalang, tetapi bukan tembok beton.

Pendanaan untuk agensi-agensi tersebut akan berakhir pada hari Jumat, yang akan memicu penutupan federal sebagian pada hari Sabtu pagi jika Kongres dan Trump gagal bertindak.

Trump sebelumnya telah memicu penutupan sekitar seperempat dari pemerintah federal atas permintaan dana USD5,7 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan pada Desember lalu.

Menolak dana untuk tembok perbatasan, Kongres AS telah menghalangi keinginan Trump untuk mewujudkan salah satu janji kunci dalam kampanyenya di tahun 2016 lalu.

Sebelumnya dalam pertarungan terkait tembok perbatasan dengan Kongres, beberapa rekan Trump dari Partai Republik memperingatkan bahwa mendeklarasikan keadaan darurat nasional dapat menjadi preseden yang berbahaya, membuka pintu bagi presiden Demokrat di masa depan untuk menghindari Kongres dan menyatakan keadaan darurat dengan kemungkinan alasan perubahan iklim atau asuransi kesehatan.

Pelosi mengatakan: "Jika presiden dapat menyatakan keadaan darurat pada sesuatu yang telah ia ciptakan sebagai keadaan darurat - sebuah ilusi yang ingin ia sampaikan - pikirkan saja apa yang dapat disampaikan oleh presiden dengan nilai berbeda kepada rakyat Amerika." Ia secara khusus mengutip AS menjadikan keadaan darurat menjadi senjata.

Sementara Senator Demokrat Ron Wyden mengatakan: "Saya akan menarik semua pemberhentian untuk menghentikan gagasan yang mengerikan dan aneh ini. Ketika orang mendapat kesempatan untuk memilah-milah apa implikasinya sebenarnya, kami akan memiliki dukungan bipartisan yang kuat untuk menentang hal ini. Kami adalah apropriator, bukan presiden."