AS Desak Rusia Patuhi Resolusi PBB Soal Korut
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 19:15 WIB
AS Desak Rusia Patuhi Resolusi PBB Soal Korut
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mendesak Rusia untuk mematuhi semua resolusi PBB mengenai Korea Utara (Korut). Ini merupakan respon atas laporan bahwa Rusia memberikan izin kerja kepada warga Korut.
Laporan itu dibuat oleh Wall Street Journal (WSJ). WSJ dalam laporannya mengatakan lebih dari 10 ribu pekerja baru asal Korut telah mendaftar di Rusia sejak September. WSJ mengutip catatan dari kementerian dalam negeri Rusia.
"Kami mengharapkan Rusia dan semua negara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan memberlakukan sanksi terhadap Korut," kata Pompeo dalam sebuah pernyataaan, seperti dilansir Sputnik pada Sabtu (4/8).
Rusia sendiri sejatinya telah membantah laporan WSJ tersebut. Duta Besar Rusia untuk Korut, Alexander Matsegora mengatakan dokumen-dokumen baru telah dikeluarkan untuk buruh yang sudah berbasis di Rusia, mengerjakan kontrak lama.
Larangan tenaga kerja adalah bagian dari sejumlah sanksi yang lebih luas, bertujuan untuk menghilangkan aliran pendapatan penting bagi Korut. Sebagian besar uang yang diterima pekerja Korut di luar negeri berakhir di peti uang pemerintah sementara para pekerja berkerja keras.
Dalam laporan yang dirilis pada hari Kamis oleh organisasi riset nirlaba C4ADS, mengatakan pembatasan awal di China dan Rusia - di mana sekitar 80 persen pekerja asal Korut diyakini bekerja - tampaknya telah dilonggarkan.
"Untuk sementara waktu, baik Rusia dan China tampaknya mengusir para pekerja asal Korea Utara jauh sebelum batas waktu PBB, tetapi laporan yang lebih baru menunjukkan bahwa Korea Utara mungkin telah mulai lagi mengirimkan tenaga kerja ke kedua negara," laporan itu menyimpulkan.
Laporan itu dibuat oleh Wall Street Journal (WSJ). WSJ dalam laporannya mengatakan lebih dari 10 ribu pekerja baru asal Korut telah mendaftar di Rusia sejak September. WSJ mengutip catatan dari kementerian dalam negeri Rusia.
"Kami mengharapkan Rusia dan semua negara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan memberlakukan sanksi terhadap Korut," kata Pompeo dalam sebuah pernyataaan, seperti dilansir Sputnik pada Sabtu (4/8).
Rusia sendiri sejatinya telah membantah laporan WSJ tersebut. Duta Besar Rusia untuk Korut, Alexander Matsegora mengatakan dokumen-dokumen baru telah dikeluarkan untuk buruh yang sudah berbasis di Rusia, mengerjakan kontrak lama.
Larangan tenaga kerja adalah bagian dari sejumlah sanksi yang lebih luas, bertujuan untuk menghilangkan aliran pendapatan penting bagi Korut. Sebagian besar uang yang diterima pekerja Korut di luar negeri berakhir di peti uang pemerintah sementara para pekerja berkerja keras.
Dalam laporan yang dirilis pada hari Kamis oleh organisasi riset nirlaba C4ADS, mengatakan pembatasan awal di China dan Rusia - di mana sekitar 80 persen pekerja asal Korut diyakini bekerja - tampaknya telah dilonggarkan.
"Untuk sementara waktu, baik Rusia dan China tampaknya mengusir para pekerja asal Korea Utara jauh sebelum batas waktu PBB, tetapi laporan yang lebih baru menunjukkan bahwa Korea Utara mungkin telah mulai lagi mengirimkan tenaga kerja ke kedua negara," laporan itu menyimpulkan.
(esn)
