Hakim kepada Pemerintah AS: Satukan Keluarga Imigran atau Terima Hukuman
Rabu, 11 Juli 2018 - 08:54 WIB
Hakim kepada Pemerintah AS: Satukan Keluarga Imigran atau Terima Hukuman
A
A
A
SAN DIEGO - Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus menyatukan kembali 63 anak-anak imigran yang dipisahkan petugas imigrasi atau akan menghadapi hukuman. Hal itu ditegaskan oleh seorang hakim di pengadilan distrik AS.
Hakim Dana Sabraw di Pengadilan Distrik AS San Diego mengatakan kepada pengacara pemerintah ia tidak akan memperpanjang tenggat waktu yang ditetapkannya dua minggu lalu untuk pemerintahan Trump menyatukan kembali anak-anak balita dengan orang tua mereka pada Selasa waktu setempat dan 2.000 anak-anak lainnya pada 26 Juli.
“Ini adalah tenggat waktu yang tetap. Mereka bukan tujuan aspirasional,” tegas Sabraw seperti dikutip dari Reuters, Rabu (11/7/2018).
Pemerintah AS sendiri telah meminta Sabraw untuk memperpanjang tenggat waktu karena perlu waktu untuk menguji DNA untuk memastikan hubungan keluarga, menjalankan pemeriksaan latar belakang, menemukan orang tua yang dibebaskan dari tahanan dan meninjau kesehatan orang tua.
"Proses kami mungkin tidak secepat yang diinginkan beberapa orang, tetapi tidak ada pertanyaan bahwa itu untuk melindungi anak-anak," kata Chris Meekins, seorang pejabat dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak.
Lebih dari 2.300 anak dipisahkan dari orang tua mereka setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump memulai kebijakan "tanpa toleransi" pada awal Mei, berusaha untuk mengadili semua orang dewasa yang melintasi perbatasan secara ilegal. Sementara orang tua ditahan di penjara untuk menunggu persidangan oleh hakim, anak-anak dipindahkan ke akomodasi yang dikelola oleh agen HHS.
Trump berhenti memisahkan keluarga bulan lalu menyusul kemarahan publik dan tantangan pengadilan.
Hakim meminta Perserikatan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU), yang membawa gugatan perintah 26 Juni, untuk mengajukan dokumen pada hari Kamis menyarankan perbaikan jika pemerintah tidak menyatukan kembali 63 anak pada hari Selasa atau dalam waktu dekat.
"Pengadilan memiliki berbagai opsi dari denda yang signifikan untuk jenis-jenis bantuan lainnya," kata pengacara ACLU, Lee Gelernt.
Seorang ahli hukum mengatakan denda adalah hukukam ringan karena pemerintah akan membayar sendiri. Tetapi penghinaan terhadap pengadilan akan memalukan dan mungkin mengarah pada kepatuhan.
"Tidak ada yang suka dianggap menghina pengadilan," kata Stephen Yale-Loehr, yang mengajar hukum imigrasi dan suaka di Cornell University.
Gugatan yang diajukan ACLU mengatakan pemerintah meminta ketentuan yang tidak perlu untuk menyatukan kembali keluarga yang tidak akan terjadi jika keluarga tidak dipisahkan.
Perintah Hakim Sabraw termasuk pengecualian yang mungkin mengancam keselamatan anak. Akibatnya, jumlah anak yang memenuhi syarat untuk bersatu kembali telah bergeser dalam beberapa hari terakhir dari sebanyak 102 karena pemerintah telah menemukan beberapa orang bukan orang tuanya karena mereka mengklaim atau memiliki catatan kriminal.
Trump, yang mengambil kebijakan garis kerasnya tentang imigrasi sejak kampanye pemilu 2016, mengabaikan pertanyaan wartawan tentang tenggat waktu yang terlewatkan.
"Katakan pada orang-orang untuk tidak datang ke negara kita secara ilegal. Itu solusinya," katanya.
Hakim Dana Sabraw di Pengadilan Distrik AS San Diego mengatakan kepada pengacara pemerintah ia tidak akan memperpanjang tenggat waktu yang ditetapkannya dua minggu lalu untuk pemerintahan Trump menyatukan kembali anak-anak balita dengan orang tua mereka pada Selasa waktu setempat dan 2.000 anak-anak lainnya pada 26 Juli.
“Ini adalah tenggat waktu yang tetap. Mereka bukan tujuan aspirasional,” tegas Sabraw seperti dikutip dari Reuters, Rabu (11/7/2018).
Pemerintah AS sendiri telah meminta Sabraw untuk memperpanjang tenggat waktu karena perlu waktu untuk menguji DNA untuk memastikan hubungan keluarga, menjalankan pemeriksaan latar belakang, menemukan orang tua yang dibebaskan dari tahanan dan meninjau kesehatan orang tua.
"Proses kami mungkin tidak secepat yang diinginkan beberapa orang, tetapi tidak ada pertanyaan bahwa itu untuk melindungi anak-anak," kata Chris Meekins, seorang pejabat dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak.
Lebih dari 2.300 anak dipisahkan dari orang tua mereka setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump memulai kebijakan "tanpa toleransi" pada awal Mei, berusaha untuk mengadili semua orang dewasa yang melintasi perbatasan secara ilegal. Sementara orang tua ditahan di penjara untuk menunggu persidangan oleh hakim, anak-anak dipindahkan ke akomodasi yang dikelola oleh agen HHS.
Trump berhenti memisahkan keluarga bulan lalu menyusul kemarahan publik dan tantangan pengadilan.
Hakim meminta Perserikatan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU), yang membawa gugatan perintah 26 Juni, untuk mengajukan dokumen pada hari Kamis menyarankan perbaikan jika pemerintah tidak menyatukan kembali 63 anak pada hari Selasa atau dalam waktu dekat.
"Pengadilan memiliki berbagai opsi dari denda yang signifikan untuk jenis-jenis bantuan lainnya," kata pengacara ACLU, Lee Gelernt.
Seorang ahli hukum mengatakan denda adalah hukukam ringan karena pemerintah akan membayar sendiri. Tetapi penghinaan terhadap pengadilan akan memalukan dan mungkin mengarah pada kepatuhan.
"Tidak ada yang suka dianggap menghina pengadilan," kata Stephen Yale-Loehr, yang mengajar hukum imigrasi dan suaka di Cornell University.
Gugatan yang diajukan ACLU mengatakan pemerintah meminta ketentuan yang tidak perlu untuk menyatukan kembali keluarga yang tidak akan terjadi jika keluarga tidak dipisahkan.
Perintah Hakim Sabraw termasuk pengecualian yang mungkin mengancam keselamatan anak. Akibatnya, jumlah anak yang memenuhi syarat untuk bersatu kembali telah bergeser dalam beberapa hari terakhir dari sebanyak 102 karena pemerintah telah menemukan beberapa orang bukan orang tuanya karena mereka mengklaim atau memiliki catatan kriminal.
Trump, yang mengambil kebijakan garis kerasnya tentang imigrasi sejak kampanye pemilu 2016, mengabaikan pertanyaan wartawan tentang tenggat waktu yang terlewatkan.
"Katakan pada orang-orang untuk tidak datang ke negara kita secara ilegal. Itu solusinya," katanya.
(ian)
