Qatar: Ancaman Saudi Adalah Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional
Selasa, 05 Juni 2018 - 19:56 WIB
Qatar: Ancaman Saudi Adalah Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional
A
A
A
DOHA - Menteri luar negeri Qatar, Mohammad bin Abdulrahman Al Thani menepis laporan ancaman tindakan militer oleh Arab Saudi atas rencana Doha untuk memperoleh sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.
Ancaman semacam itu, menurut Al Thani, jika memang ada merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dia menegaskan, Qatar adalah negara berdaulat dan berhak menentukan kebijakan mereka sendiri, termasuk memebeli peralatan militer yang dibutuhkan.
"Pembelian peralatan militer adalah keputusan Qatar sebagai negara yang berdaulat dan negara lain tidak ada hubungannya dengan hal ini," ucap Al Thani, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (5/6).
Ancaman Riyadh muncul dalam surat Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Isi surat yang dikutip koran Prancis, Le Monde, mengungkapkan keprihatinan Riyadh terkait pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Doha soal pembelian sistem senjata anti-pesawat canggih itu.
Raja Saudi, yang meminta Prancis meningkatkan tekanannya pada Qatar, mengatakan bahwa dia khawatir tentang konsekuensi dari akuisisi Doha terhadap sistem rudal pertahanan S-400. Riyadh merasa sistem itu bisa mengancam keamanan Riyadh.
Mengenai surat tersebut, Al Thani menyatakan surat itu tidak memiliki dasar hukum bagi Saudi atau negara lain di kawasan untuk melakukan serangan terhadap Qatar.
"Surat ini tidak memiliki dasar hukum untuk membenarkan tindakan apa pun. Sangat disayangkan bahwa mereka melihat ini sebagai destabilisasi karena Qatar tidak mewakili ancaman terhadap Saudi," tukasnya.
Ancaman semacam itu, menurut Al Thani, jika memang ada merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dia menegaskan, Qatar adalah negara berdaulat dan berhak menentukan kebijakan mereka sendiri, termasuk memebeli peralatan militer yang dibutuhkan.
"Pembelian peralatan militer adalah keputusan Qatar sebagai negara yang berdaulat dan negara lain tidak ada hubungannya dengan hal ini," ucap Al Thani, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (5/6).
Ancaman Riyadh muncul dalam surat Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Isi surat yang dikutip koran Prancis, Le Monde, mengungkapkan keprihatinan Riyadh terkait pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Doha soal pembelian sistem senjata anti-pesawat canggih itu.
Raja Saudi, yang meminta Prancis meningkatkan tekanannya pada Qatar, mengatakan bahwa dia khawatir tentang konsekuensi dari akuisisi Doha terhadap sistem rudal pertahanan S-400. Riyadh merasa sistem itu bisa mengancam keamanan Riyadh.
Mengenai surat tersebut, Al Thani menyatakan surat itu tidak memiliki dasar hukum bagi Saudi atau negara lain di kawasan untuk melakukan serangan terhadap Qatar.
"Surat ini tidak memiliki dasar hukum untuk membenarkan tindakan apa pun. Sangat disayangkan bahwa mereka melihat ini sebagai destabilisasi karena Qatar tidak mewakili ancaman terhadap Saudi," tukasnya.
(esn)
