RI Tingkatkan Kerja Sama Pembangunan dengan Negara-negara Karibia

GEORGETOWN - Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan meningkatkan kerja sama pembangunan dengan Guyana dan negara-negara Karibia lain. Komitmen ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat lawatan ke Georgetown.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia mengerti tantangan pembangunan yang dihadapi negara-negara kepulauan di Karabia," kata Menlu Retno dalam kunjungan resmi pertamanya ke Guyana dan Sekretariat CARICOM (Caribbean Community) sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara.

Kunjungan Menlu Retno berlangsung hari Jumat (18/5/2018) waktu Guyana. Diplomat top Indonesia ini bertemu dengan Presiden Guyana David Arthur Granger.

Kepada Presiden Granger, Retno mengatakan nilai perdagangan antara Indonesia dan Guyana terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Namun, nilainya masih kecil dan belum merefleksikan peluang kerja sama bilateral kedua negara.

Terkait hal itu, Menlu Indonesia itu mengusulkan tiga area prioritas kerja sama pembangunan kedua negara. Yakni, pertama kerja sama ekonomi dan investasi dengan fokus bidang energi. Kedua kerja sama lingkungan hidup, dan ketiga kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas.

Terkait kerja sama energi, Retno mengatakan bahwa pengalaman pengusaha minyak dan gas Indonesia dapat mendukung Guyana dalam mengembangkan sektor tersebut yang baru mulai dibuka. Selain bidang minyak dan gas, Indonesia juga dapat mendukung upaya Guyana untuk memberikan nilai tambah dari industri ekstratif lainnya sesuai yang ingin dikembangkan Presiden Guyana di sektor pengelolaan kayu, emas dan perikanan.

"Industri ekstratif telah berkontribusi banyak kepada perekonomian Indonesia, dan Indonesia dapat membagi pengalamannya ke Guyana," kata Retno, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (19/5/2018).

Di bidang kerja sama lingkungan hidup, Menlu Retno menyampaikan bahwa sebagai negara yang juga memiliki hutan yang luas, Indonesia dapat membagi pengalaman ke Guyana dalam pengeloaan hutan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Retno menyampaikan pengalaman Indonesia dalam melawan illegal logging dan mengembangan sertifikasi kayu sehingga dapat membuka akses pasar yang luas di Eropa. Hal serupa juga disampaikan Menlu RI terkait pengelolaan sumber daya laut khususnya dalam mengatasi IUU Fishing.

Berbagai usulan Retno ditanggapi sangat positif oleh Presiden Guyana. Presiden Guyana secara khusus mengundang investor Indonesia untuk investasi di sektor yang dapat memberi nilai tambah bagi produk mentah Guyana yaitu di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan dan industri gula.

Dalam pertemuan dengan Menlu Guyana, Carl Greenidge, kedua Menlu sepakat untuk meningkatkan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas. Menlu Guyana menyambut baik tawaran Indonesia untuk memberikan pengembangan kapasitas di berbagai bidang seperti pendidikan diplomatik, pembuatan furniture, sektor perikanan, good governance, dan sosial budaya.

Indonesia juga menawarkan pemuda Guyana untuk memanfaatkan berbagai beasiswa yang ditawarkan Indonesia seperti bea siswa Kemitraan Negara Berkembang, Bea siswa Darmasiswa dan bea siswa Bahasa dan Seni Budaya Indonesia (BSBI).

“Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu pembangunan dan kapasitas sesama negara berkembang, yang merupakan komitmen Indonesia terhadap kerja sama selatan-selatan,” ujar Retno.

Sedangkan dalam pertemuannya dengan Sekjen CARICOM, Irwin Larocque, Retno menyampaikan tawaran Indonesia untuk kerja sama teknis dan pembangunan kapasitas dengan negara-negara CARICOM seperti di bidang penanggulangan bencana alam, pendidikan diplomatik dan kerja sama lingkungan hidup.

Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Guyana pada tahun 1999. Nilai perdagangan Indonesia-Guyana pada tahun 2017 mencapai USD2,7 juta atau meningkat 17 persen dari tahun 2016. Ekspor utama Indonesia ke Guyana antara lain lemak hewan dan nabati, sabun dan bahan pembersih, pakaian dan tekstil, sparepart kendaraan bermotor, dan produk kertas. Jumlah WNI di Guyana ada sekitar 78 orang.