Masalah Perbatasan dan Perlindungan WNI Jadi Fokus Pemerintah

JAKARTA - Masalah perbatasan akan menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia di tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia di kawasan Pejambon, Jakarta Pusat.

"Pemagaran batas wilayah dan kedaulatan terus dilakukan, antara lain melalui intensifikasi negosiasi penyelesaian batas negara. Indonesia mengharapkan kiranya para mitra perundingan dapat memberikan fleksibilitas sehingga perundingan akan mencapai kemajuan yang signifikan," ucap Retno pada Selasa (9/1/2018).

Selain masalah perbatasan, Retno juga menuturkan fokus diplomasi Indonesia lainnya adalah meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Oleh karena itu, Kemlu RI meluncurkan aplikasi Safe Travel.

"Untuk meningkatkan perlindungan 'beyond protection', Kemlu akan menyelesaikan dan meluncurkan safe travel sebagai salah satu alat untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI yang bepergian ke luar negeri," ucapnya.

"Guna memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerjasama perdagangan dan ekonomi, baik berupa CEPA, FTA maupun PTA. Prioritas perundingan ditujukan untuk penyelesaian RCEP, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia – Uni Eropa CEPA, Indonesia-Turki CEPA dan Indonesia -Australia CEPA. Selain itu juga diupayakan mempercepat dimulainya negosiasi perdagangan bebas Indonesia – Eurasia Economic Union (I-EEU)," sambungnya.

Selain itu, lanjut Retno perundingan Bilateral Investment Agreement generasi baru juga akan diintensifkan dengan negara mitra seperti Swiss.

Dia menambahkan, diplomasi Indonesia juga akan diperkuat untuk memerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, IUU Fishing, kejahatan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan terorisme.