Iran Sebut Sanksi Baru AS Langgar Hukum Internasional
Iran Sebut Sanksi Baru AS Langgar Hukum Internasional
A
A
A
TEHERAN - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi mengecam keras langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menandatangani undang-undang tentang sanksi baru terhadap Iran. Dia mengatakan, Iran berhak untuk menanggapi tindakan Washington terhadap Teheran tersebut.
Qassemi menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang regresif, tidak sah, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan semua prinsip manusia, dan juga hukum internasional.
Dia menggarisbawahi kenyataan bahwa undang-undang baru-baru ini mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kesepakatan nuklir antara Teheran dan enam kekuatan dunia yang dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Ia juga menambahkan, bahwa undang-undang tersebut dikecam oleh berbagai negara, termasuk mitra AS.
"Langkah oleh pengganggu yang mencari kekacauan dan ekstremis, unsur-unsur jahat yang mengatur AS, sekali lagi menunjukkan sikap unilateralisme AS dan permusuhan yang tidak masuk akal," kata Qassemi, seperti dilansir Ifpnews pada Kamis (3/7).
"Iran tidak akan tetap tutup mulut karena menghadapi pelanggaran JCPOA di AS, dan Parlemen Iran dan pemerintah akan segera mengumumkan serangkaian tindakan timbal balik untuk meresponsnya. Iran telah menentang langkah-langkah bermusuhan AS dan seperti biasa, terus maju dengan upayanya untuk menjamin stabilitas dan keamanan. Serta tanpa henti melanjutkan perjuangan melawan terorisme dalam upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," ucapnya.
Dia lalu mengulangi bahwa Iran berhak untuk menanggapi langkah yang diambil pemerintah AS, dan dengan sabar, bijaksana, dan berhati-hati mengambil tindakan pada waktunya, sesuai dengan kepentingan rakyat dan kepentingan nasionalnya.
"Tidak diragukan lagi, Iran tidak akan jatuh ke dalam perangkap segitiga hegemoni, Zionisme, dan terorisme Wahabi," ungkapnya.
Qassemi mendesak negarawan AS untuk bekerja mengatasi berbagai krisis yang ada di negara mereka daripada bermain dalam permainan menyalahkan ,dan mengambil tindakan anti-Iran. Dia juga mendesak mereka untuk menghindari keributan, yang telah terbukti sia-sia, dan tidak membahayakan keamanan global lagi.
Qassemi menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang regresif, tidak sah, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan semua prinsip manusia, dan juga hukum internasional.
Dia menggarisbawahi kenyataan bahwa undang-undang baru-baru ini mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kesepakatan nuklir antara Teheran dan enam kekuatan dunia yang dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Ia juga menambahkan, bahwa undang-undang tersebut dikecam oleh berbagai negara, termasuk mitra AS.
"Langkah oleh pengganggu yang mencari kekacauan dan ekstremis, unsur-unsur jahat yang mengatur AS, sekali lagi menunjukkan sikap unilateralisme AS dan permusuhan yang tidak masuk akal," kata Qassemi, seperti dilansir Ifpnews pada Kamis (3/7).
"Iran tidak akan tetap tutup mulut karena menghadapi pelanggaran JCPOA di AS, dan Parlemen Iran dan pemerintah akan segera mengumumkan serangkaian tindakan timbal balik untuk meresponsnya. Iran telah menentang langkah-langkah bermusuhan AS dan seperti biasa, terus maju dengan upayanya untuk menjamin stabilitas dan keamanan. Serta tanpa henti melanjutkan perjuangan melawan terorisme dalam upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," ucapnya.
Dia lalu mengulangi bahwa Iran berhak untuk menanggapi langkah yang diambil pemerintah AS, dan dengan sabar, bijaksana, dan berhati-hati mengambil tindakan pada waktunya, sesuai dengan kepentingan rakyat dan kepentingan nasionalnya.
"Tidak diragukan lagi, Iran tidak akan jatuh ke dalam perangkap segitiga hegemoni, Zionisme, dan terorisme Wahabi," ungkapnya.
Qassemi mendesak negarawan AS untuk bekerja mengatasi berbagai krisis yang ada di negara mereka daripada bermain dalam permainan menyalahkan ,dan mengambil tindakan anti-Iran. Dia juga mendesak mereka untuk menghindari keributan, yang telah terbukti sia-sia, dan tidak membahayakan keamanan global lagi.
(esn)
Explore More