Berseteru, Erdogan Sebut Belanda Sisa-sisa Nazi dan Kaum Fasis
Minggu, 12 Maret 2017 - 02:44 WIB
Berseteru, Erdogan Sebut Belanda Sisa-sisa Nazi dan Kaum Fasis
A
A
A
ISTANBUL - Turki dan Belanda yang sama-sama anggota NATO terlibat perseteruan diplomatik. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah setelah Belanda melarang pesawat Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mendarat di negara itu.
Erdogan marah dengan menyebut Belanda sebagai sisa-sisa Nazi dan kaum fasis. Insiden larangan mendarat pesawat Menlu Turki oleh Belanda itu terjadi pada Sabtu (11/3/2017).
Pesawat yang membawa Cavusoglu sedianya ingin mendarat di Rotterdam, di mana Menlu Turki itu akan berpidato di depan massa Turki pro-Erdogan. Tapi, pesawat dilarang mendarat.
Tak hanya itu, Belanda juga menolak demonstrasi pro-Erdogan terkait dukungan referendum perluasan kekuasaan presiden Turki yang akan digelar 16 April mendatang. Pemerintah Belanda mengangga demonstrasi pro-Erdogan sebagai ancaman keamanan.
Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa pihaknya mencoba untuk memecahkan masalah dengan Turki melalui jalur diplomatik. Tapi, kata dia, Erdogan telah mengambil pendekatan yang lebih vokal.
”Mereka tidak tahu politik atau diplomasi internasional. (Negara) itu sisa-sisa Nazi, mereka fasis,” kata Erdogan di depan massa di Istanbul, seperti dikutip Guardian, Minggu (12/3/2017).
”Melarang Menteri Luar Negeri kami untuk penerbangannya, betapapun Anda suka, tapi dari sekarang, mari kita lihat bagaimana penerbangan Anda akan mendarat di Turki,” ujar Erdogan yang mengancam akan melarang pesawat menteri Belanda mendarat di Ankara.
Dalam pernyataannya, PM Rutte mencoba untuk menjelaskan bahwa ketidaksetujuannya terhadap aksi unjuk rasa pro-Erdogan itu tidak keluar dari konteks anti-demokrasi seperti yang diklaim Erdogan. Tapi, kata dia, massa pro-Erdogan di Belanda yang tidak mematuhi peraturan setempat.
”Banyak orang Belanda dengan latar belakang Turki yang berwenang untuk memberikan suara dalam referendum atas konstitusi Turki. Pemerintah Belanda tidak memprotes pertemuan mereka di negara kami,” kata PM Rutte.
”Semua orang yang ingin mengadakan sebuah pertemuan wajib mengikuti instruksi dari mereka yang berwenang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dijamin,” ujar Rutte.
Erdogan marah dengan menyebut Belanda sebagai sisa-sisa Nazi dan kaum fasis. Insiden larangan mendarat pesawat Menlu Turki oleh Belanda itu terjadi pada Sabtu (11/3/2017).
Pesawat yang membawa Cavusoglu sedianya ingin mendarat di Rotterdam, di mana Menlu Turki itu akan berpidato di depan massa Turki pro-Erdogan. Tapi, pesawat dilarang mendarat.
Tak hanya itu, Belanda juga menolak demonstrasi pro-Erdogan terkait dukungan referendum perluasan kekuasaan presiden Turki yang akan digelar 16 April mendatang. Pemerintah Belanda mengangga demonstrasi pro-Erdogan sebagai ancaman keamanan.
Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa pihaknya mencoba untuk memecahkan masalah dengan Turki melalui jalur diplomatik. Tapi, kata dia, Erdogan telah mengambil pendekatan yang lebih vokal.
”Mereka tidak tahu politik atau diplomasi internasional. (Negara) itu sisa-sisa Nazi, mereka fasis,” kata Erdogan di depan massa di Istanbul, seperti dikutip Guardian, Minggu (12/3/2017).
”Melarang Menteri Luar Negeri kami untuk penerbangannya, betapapun Anda suka, tapi dari sekarang, mari kita lihat bagaimana penerbangan Anda akan mendarat di Turki,” ujar Erdogan yang mengancam akan melarang pesawat menteri Belanda mendarat di Ankara.
Dalam pernyataannya, PM Rutte mencoba untuk menjelaskan bahwa ketidaksetujuannya terhadap aksi unjuk rasa pro-Erdogan itu tidak keluar dari konteks anti-demokrasi seperti yang diklaim Erdogan. Tapi, kata dia, massa pro-Erdogan di Belanda yang tidak mematuhi peraturan setempat.
”Banyak orang Belanda dengan latar belakang Turki yang berwenang untuk memberikan suara dalam referendum atas konstitusi Turki. Pemerintah Belanda tidak memprotes pertemuan mereka di negara kami,” kata PM Rutte.
”Semua orang yang ingin mengadakan sebuah pertemuan wajib mengikuti instruksi dari mereka yang berwenang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dijamin,” ujar Rutte.
(mas)
