China Sebut Putusan Pengadilan Arbitrase Perburuk Situasi di Kawasan
Selasa, 12 Juli 2016 - 21:47 WIB
China Sebut Putusan Pengadilan Arbitrase Perburuk Situasi di Kawasan
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China angkat bicara mengenai hasil putusan Pengadilan Arbitrase Internasional mengenai Laut China Selatan. Negeri Tirai Bambu itu menyebut bahwa hasil putusan pengadilan itu akan membuat situasi di kawasan semakin memburuk.
"Putusan Pengadilan Arbitrase soal Laut Cina Selatan telah menempatkan sengketa ke wilayah berbahaya, dengan menyebabkan semakin memburuknya situasi di wilayah tersebut," ucap Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah pernyataan.
Wang Yi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (12/7), juga menuturkan, pihaknya menolak hasil putusan tersebut, dan menganggapnya sebuah lelucon belaka.
Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan.
"Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak-hak bersejarah dalam wilayah laut yang termasuk di dalam sembilan garis imaginer," kata pengadilan tersebut.
Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
"Putusan Pengadilan Arbitrase soal Laut Cina Selatan telah menempatkan sengketa ke wilayah berbahaya, dengan menyebabkan semakin memburuknya situasi di wilayah tersebut," ucap Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah pernyataan.
Wang Yi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (12/7), juga menuturkan, pihaknya menolak hasil putusan tersebut, dan menganggapnya sebuah lelucon belaka.
Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan.
"Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak-hak bersejarah dalam wilayah laut yang termasuk di dalam sembilan garis imaginer," kata pengadilan tersebut.
Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
(esn)
