Terungkap! Rekening Gendut Rp9,4 Triliun PM Malaysia dari Saudi
Terungkap! Rekening Gendut Rp9,4 Triliun PM Malaysia dari Saudi
A
A
A
KUALA LUMPUR - Kejaksaan Agung Malaysia pada Selasa (26/1/2016) mengungkap bahwa dana rekening gendut milik Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, sebesar USD681 juta atau sekitar Rp9,4 triliun berasal dari keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Dana sebesar itu dianggap sebagai hadiah. Kejaksaan Agung juga membersihkan PM Najib dari tuduhan tindak pidana korupsi.
Keterlibatan keluarga Kerajaan Saudi sebagai sumber dana misterius di rekening pribadi PM Najib itu tidak terduga. Terlebih, sumber dana itu baru diungkap setelah berbulan-bulan dirahasiakan.
Aliran dana sebesar itu juga bersamaan dengan kondisi lembaga keuangan negara Malaysia, 1MDB, yang mengalami kesulitan. PM Najib sendiri menjabat sebagai Dewan Penasihat 1MDB.
”Saya puas dengan temuan bahwa dana ini bukan hasil korupsi atau suap,” kata Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali, dalam sebuah konferensi pers, seperti dikutip Reuters.
Apandi mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa dana sebesar itu dikembalikan ke keluarga Kerajaan Saudi pada bulan Agustus tahun 2013, sekitar lima bulan setelah ditransfer, karena belum dimanfaatkan.
”Tidak ada alasan yang diberikan mengapa sumbangan itu buat PM Najib, serta (hubungan apa) antara dia dan keluarga Saudi,” lanjut Apandi.
Apandi mengatakan tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Najib. Lembaga Anti-Korupsi Malaysia (Makabe) juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut soal temuan aliran dana besar ke rekening pribadi PM Najib. Makabe sebelumnya juga menyatakan, sumber dana itu berasal dari dermawanTimur Tengah, tapi tidak menyebut keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Kubu oposisi Malaysia mencela keputusan Jaksa Agung yang dianggap janggal itu. Pada 2015, Jaksa Agung Abdul Gani Patail dicopot dan digantikan Apandi karena memimpin penyelidikan rekening tak wajar milik PM Najib. Apandi sendiri merupakan mantan hakim pengadilan federalyang memiliki ikatan kuat dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai pimpinan PM Najib.
”Jaksa seharusnya tidak terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi PM, karena ia diangkat oleh PM,” kata Lim Kit Siang, pemimpin parlemen dari partai oposisi Malaysia. “Itu sangat kontroversial ketika Gani Patail dipecat. Ini adalah konflik kepentingan, "katanya lagi.
Dana sebesar itu dianggap sebagai hadiah. Kejaksaan Agung juga membersihkan PM Najib dari tuduhan tindak pidana korupsi.
Keterlibatan keluarga Kerajaan Saudi sebagai sumber dana misterius di rekening pribadi PM Najib itu tidak terduga. Terlebih, sumber dana itu baru diungkap setelah berbulan-bulan dirahasiakan.
Aliran dana sebesar itu juga bersamaan dengan kondisi lembaga keuangan negara Malaysia, 1MDB, yang mengalami kesulitan. PM Najib sendiri menjabat sebagai Dewan Penasihat 1MDB.
”Saya puas dengan temuan bahwa dana ini bukan hasil korupsi atau suap,” kata Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali, dalam sebuah konferensi pers, seperti dikutip Reuters.
Apandi mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa dana sebesar itu dikembalikan ke keluarga Kerajaan Saudi pada bulan Agustus tahun 2013, sekitar lima bulan setelah ditransfer, karena belum dimanfaatkan.
”Tidak ada alasan yang diberikan mengapa sumbangan itu buat PM Najib, serta (hubungan apa) antara dia dan keluarga Saudi,” lanjut Apandi.
Apandi mengatakan tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Najib. Lembaga Anti-Korupsi Malaysia (Makabe) juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut soal temuan aliran dana besar ke rekening pribadi PM Najib. Makabe sebelumnya juga menyatakan, sumber dana itu berasal dari dermawanTimur Tengah, tapi tidak menyebut keluarga Kerajaan Arab Saudi.
Kubu oposisi Malaysia mencela keputusan Jaksa Agung yang dianggap janggal itu. Pada 2015, Jaksa Agung Abdul Gani Patail dicopot dan digantikan Apandi karena memimpin penyelidikan rekening tak wajar milik PM Najib. Apandi sendiri merupakan mantan hakim pengadilan federalyang memiliki ikatan kuat dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai pimpinan PM Najib.
”Jaksa seharusnya tidak terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi PM, karena ia diangkat oleh PM,” kata Lim Kit Siang, pemimpin parlemen dari partai oposisi Malaysia. “Itu sangat kontroversial ketika Gani Patail dipecat. Ini adalah konflik kepentingan, "katanya lagi.
(mas)
Explore More