Jawa Barat

Korupsi dana siswa miskin Rp571 juta

Korupsi, Pegawai PT Pos terancam 20 tahun penjara

Korupsi, Pegawai PT Pos terancam 20 tahun penjara
Ilustrasi (Dok Istimewa)

Sindonews.com - Seorang pegawai PT Pos Bekasi, Deden Mujamil Ahmad memotong dana bantuan pendidikan ribuan siswa SD dan SMP tidak mampu. Tidak tanggung-tanggung setengah miliar atau tepatnya Rp571.585.000 ditilep olehnya dan tidak disalurkan kepada yang berhak.

Hal itu terungkap dalam persidangan dengan jadwal dakwaan yang dipimpin Ketua Majelis hakim Barita Lumban, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Rabu (22/5/2013), sore.

Dalam dakwaan itu terungkap bahwa Deden yang menjabat sebagai Manajer Layanan Keungan, Giro dan Penyaluran Dana di Kantor Pos Bekasi bertugas mengkoordinasikan dan pengendalian dalam pengelolaan layanan pos pay (kemitraan perbankan, kemitraan biller, kemitraan lembaga pembiayaan) keagenan dan Wessel pos yang diterima di loket.

Kasus itu bermula pada tahun 2012 disaat Kementrian Pendidikan Nasional melaksanakan kegiatan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Dalam peraturan tertuang bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BSM harus bekerja sama dengan PT Pos. Untuk menangani ini, Deden pun ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan.

Bahwa droping yang diterima kantor pos untuk SD dan SMP tahap 3 dan 4 pada 1 November tidak semuanya disalurkan, sebesar Rp369.360.000 untuk 1.026 siswa tidak dibayarkan. Melainkan masuk ke rekening pribadi Deden. Selanjutnya pada 6 Desember untuk pembayaran BSM SMP kelas 7 dan 8 susulan IV tahun 2012 sebesar Rp357.500.000 untuk 1.330 siswa lagi-lagi tidak dibayarkan.

Jaksa Penuntut Umum Semeru dalam dakwaannya menyatakan kerugian negara Rp571.585.000 sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk itu terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 uu No.31 tahun 1999 sebagaimanan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Subisdairnya Pasal 2. Hal ini lantaran terdakwa menguntungkan dan memperkaya diri sendiri," ucap Semeru.

Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.


(rsa)

views: 1.252x
shadow