Pakar PBB Sebut Israel Lakukan Apartheid, Jadikan Wilayah Palestina Penjara Terbuka

JENEWA - Seorang ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Israel telah mengubah wilayah Palestina yang diduduki menjadi "penjara terbuka" melalui penahanan yang meluas terhadap warga Palestina. Hal itu diungkapkan dalam sebuah pernyataan yang dengan cepat dibantah oleh Israel.

Pelapor Khusus PBB tentang hak asasi manusia di wilayah pendudukan, Francesca Albanese, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa Israel telah melakukan penahanan luas, sistematis dan sewenang-wenang terhadap warga Palestina sejak perang Timur Tengah 1967.

"Tidak ada cara lain untuk mendefinisikan rezim yang telah dipaksakan Israel terhadap warga Palestina - yang secara default adalah apartheid - selain penjara terbuka," kata Albanese pada briefing untuk wartawan.

"Dengan menganggap semua warga Palestina sebagai potensi ancaman keamanan, Israel mengaburkan batas antara keamanannya sendiri dan keamanan rencana aneksasinya. Warga Palestina sering dianggap bersalah tanpa bukti, ditangkap tanpa surat perintah, sangat sering ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, dan disiksa dalam tahanan Israel," sambungnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (11/7/2023).



Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin, Albanese menemukan bahwa sejak 1967, lebih dari 800.000 warga Palestina, termasuk anak-anak berusia 12 tahun, telah ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel.

Laporan itu mengatakan itu didasarkan pada penyelidikan enam bulan dan konsultasi, kesaksian, kontribusi pemangku kepentingan, dan tinjauan komprehensif terhadap sumber-sumber primer dan publik.

Albanese, yang mengatakan dia tidak mengunjungi wilayah Palestina yang diduduki sebelum menyerahkan laporan karena Israel terus menolak untuk memfasilitasi masuknya, juga menguraikan apa yang dia sebut praktik penahanan yang melanggar hukum, dengan mengatakan bahwa itu bisa dianggap sebagai kejahatan internasional.

Misi permanen Israel untuk PBB di Jenewa menolak temuan Albanese.

"Israel tidak mengharapkan perlakuan yang adil, obyektif atau profesional dari Pelapor Khusus ini yang dipilih karena pandangannya yang parsial terhadap Israel," kata misi tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.