PBB: Serang Upacara Pemakaman, Koalisi Arab Langgar Hukum Internasional

NEW YORK - Serangan udara yang dilakukan oleh Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang menghantam sebuah upacara pemakaman telah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Demikian yang dikatakan tim panel PBB kepada Dewan Keamanan.

Tim panel PBB mengatakan ada dua serangan udara secara beruntun pada 8 Oktober lalu yang menghantam sebuah upacara pemakaman. Upacara itu dihadiri sejumlah tokoh politik dan keamanan kelompok pemberontak Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

"Sehubungan dengan serangan udara kedua, bahwa koalisi yang dipimpin Arab Saudi melanggar kewajibannya terkait hors de combat dan terluka dalam serangan double tap," kata tim panel PBB. Dibawah hukum internasional, hors de combat adalah pejuang yang tidak mampu membela diri, terluka, personil dan unit medis seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (21/10/2016).

"Serangan udara kedua, yang terjadi 3-8 menit setelah serangan udara pertama, hampir pasti mengakibatkan lebih banyak korban yang sudah terluka dan responden pertama. Responden pertama ini termasuk warga sipil yang segera memasuki daerah itu setelah serangan udara pertama untuk memberikan pertolongan pertama dan mengevakusi korban," jelas tim panel PBB.

Tim panel PBB lantas merekomendasikan agar Dewan Keamanan mempertimbangkan untuk meminta anggota Koalisi Arab berhenti menggunakan serangan "double tap". Koalisi Arab terdiri dari Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Maroko, Senegal dan Sudan.

"Tim menemukan bahwa koalisi yang dipimpina Arab Saudi tidak mengambil tindakan pencegahan yang efektif untuk meminimalkan kerugian bagi warga sipil, termasuk responden pertama, dalam serangan kedua," kata tim panel.

Sedikitnya 140 orang tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh pasukan koalisi Arab terhadap sebuah upacara pemakaman. Meski awalnya membantah, Koalisi Arab akhirnya mengakui jika mereka telah melakukan serangan tersebut.