Didesak Patuhi Putusan Arbitrase Laut China Selatan, Beijing Marah

BEIJING - Pemerintah China marah setelah didesak Australia untuk mematuhi putusan arbitrase terkait sengketa klaim Laut China Selatan.

Beijing justru mengancam Australia untuk hengkang dari polemik sengketa maritim atau menanggung risiko atas kerusakan hubungan bilateral.

Desakan Australia sebelumnya dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Julie Bishop pada hari Rabu lalu. China menyebut pengadilan arbitrase sebagai lelucon, konspirasi Amerika Serikat dan hanya sekadar putusan selembar kertas sampah.

Kementerian Luar Negeri China mengaku terkejut dengan pernyataan Bishop yang mendesak Beijing untuk mematuhi putusan pengadilan arbitrase dan menegaskan sikap Australia untuk bebas bernavigasi di Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan bahwa pernyataan Bishop yang menyebut putusan arbitrase final dan mengikat secara hukum adalah pernyataan yang salah.

”Terus terang, saya terkejut dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Bishop,” kata Lu Kang, seperti dikutip news.com.au, Jumat (15/7/2016).

”Australia tidak harus memperlakukan putusan ilegal dari pengadilan arbitrase ilegal sebagai hukum internasional,” lanjut Lu Kang.

”Australia bukan merupakan pihak (yang terlibat) untuk isu Laut China Selatan. Kami berharap Australia harus tegas mematuhi janji untuk tidak memegang posisinya ketika ada sengketa teritorial.”

”Hati-hati berbicara dan hati-hati berperilaku. Australia tidak harus melakukan apa pun yang akan merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan serta hubungan antara China dan Australia,” lanjut ancaman yang dikeluarkan Lu Kang.

Menurutnya, rakyat China marah bahwa Bishop mengklaim reputasi China sebagai negara adidaya bisa menderita jika mengabaikan putusan arbitrase.

”China telah mengajukan representasi serius kepada Australia mengenai pernyataan yang salah yang disampaikan oleh para pemimpin Australia,” kata Lu Kang. ”Kami tegas terhadap ini.”