Profesor Sachs: Hillary Hasut Perang Dingin Baru dengan Rusia

WASHINGTON - Profesor ekonomi dan pemikir politik terkemuka, Jeffrey Sachs, menulis artikel yang menyerang kandidat capres Amerika Serikat (AS); Hillary Clinton. Profesor Sachs menyebut Hillary penghasut perang dingin baru NATO dan Rusia.

Sachs yang juga penasihat senior PBB juga menganggap Hillary sosok yang berambisi menggulingkan Presiden Suriah; Bashar Al-Assad, melalui militer AS dan CIA.

Profesor Sachs mengungkap rekam jejak Hillary sejak menjadi senator hingga Menteri Luar Negeri AS yang dia sebut menempatkan AS dalam bahaya dan menyebabkan konflik tidak berujung.

“Pengalaman kebijakan luar negerinya telah mendukung setiap perang demi keamanan negara AS yang dijalankan oleh militer dan CIA,” tulis Sachs.

Sachs juga merunut rekam jejakpemerintahan Presiden Bill Clinton (suami Hillary). Dia mencatat bahwa Clinton telah menerima uang dari Wall Street dan kontraktor senjata yang memiliki kepentingan di AS untuk mengambil peran aktif dalam konflik di seluruh dunia.


”Sama seperti yang terakhir Presiden Clinton menetapkan panggung untuk keruntuhan keuangan, tetapi juga mengatur panggung untuk perang tak berujung. Pada tanggal 31 Oktober 1998, Presiden Clinton menandatangani UU Pembebasan Irak yang membuat kebijakan resmi AS untuk mendukung 'perubahan rezim’ di Irak,” lanjut Sachs.

Ketika menjabat Menlu AS, tulis Sachs, Hillary termasuk yang tokoh paling militeristik. ”Dan bencana dari sejarah AS modern,” sambung tulisan Sachs.

”Hilary adalah pembela gigih militer dan intelijen di setiap kesempatan, membantu untuk menyebarkan kekacauan di Irak selama petak kekerasan yang sekarang membentang dari Mali ke Afghanistan. Dua bencana terbesar. Libya dan Suriah,” imbuh Sachs.

Sachs menyalahkan Hillary atas krisis di Suriah. ”Mungkin penobatan bencana telah jadi promosi tanpa henti Hillary atas perubahan rezim yang dipimpin CIA di Suriah,” tulis Sachs.

Lebih lanjut profesor Sachs menilai Hillary “merawat” situasi keruh AS dan Rusia. ”Dukungan Hillary di setiap belokan untuk ekspansi NATO, termasuk ke Ukraina dan Georgia adalah jalur perjalanan yang melanggar penyelesaian pasca-Perang Dingin di Eropa pada tahun 1991,” ulas Sachs.


”Sebagai Senator pada 2008, Hillary turut mensponsori ‘2008-SR439’, untuk memasukkan Ukraina dan Georgia di NATO. Sebagai Menteri Luar Negeri, dia kemudian memimpin restart Perang Dingin dengan Rusia,” imbuh Sachs, seperti dikutip Sputniknews, Senin (8/2/2016).