Aspek Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Meranti

Rabu, 12 April 2023 - 16:19 WIB
loading...
Aspek Hukum dan Pemerintahan...
Romli Atmasasmita (Foto: Sindonews)
A A A
Romli Atmasasmita
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran

PENANGKAPAN Bupati Meranti dan jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini, merupakan kejadian terbesar dalam sejarah lembaga tersebut dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selain bupati juga turut ditangkap sekda, kepala dinas dan badan, kepala bidang dan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan, ikut ditangkap ajudan bupati dan pihak swasta.

Tangkapan KPK atas Bupati Meranti dan jajaran juga pihak swasta menunjukkan bukti bahwa KPK masih berjaya dan sukses dalam menjalakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, di balik penangkapan ini perlu dipikirkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kesinambungan jalannya pemerintahan di daerah tersebut akibat ditangkapnya jajaran pejabat yang merupakan tokoh kunci keberhasilan program pembangunan di sana.

Baca Juga: koran-sindo.com

Dampak dari OTT KPK tersebut pemerintahan di Kabupaten Meranti dipastikan mengalami kebuntuan alias berhenti sementara karena berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan, mereka yang ditangkap termasuk jajaran kunci bagi berjalannya pemerintahan. Bagaimanapun ketentuan undang-undang aquo dapat dijabat oleh Plt Bupati Meranti namun tidak dapat diingkari dalam praktik akan mengalami kendala yang berarti sehingga sangat menghambat jalannya program pembangunan di daerah tersebut.

Merujuk uraian tersebut jelas bahwa keberhasilan penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak serta merta juga keberhasilan jalannya pembangunan daerah yang terdampak.

Sebaiknya KPK lebih cepat lebih baik melakukan klarifikasi dan pemilahan ke 25 orang yang ditangkap. Sekiranya masih ada yang bisa dilepaskan untuk melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Meranti, lebih baik dari menunggu sampai batas waktu penahanan berakhir, yang dinilai melampaui batas toleransi pemerintahan di Kabupaten Meranti untuk menunda seluruh kegiatannya.

Berkaca dari pengalaman di atas kiranya sudah tepat jika RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA TP) dengan tujuan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara segera disahkan karena di dalam RUU PA TP telah diatur tata cara perampasan aset tanpa pemidanaan terhadap pelakunya atau disebut Civil-Based Forfeiture dengan metode pembuktian terbalik (reversal og burden of proof atau onus of proof).

Pemilik harta kekayaan yang di duga berasal dari kejahatan wajib membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan dari kejahatan. Jika tidak berhasil atau tidak mampu membuktikan maka jaksa penuntut umum atas perintah majelis hakim merampas harta kekayaan dimaksud.

Selain metode tersebut, RUU PA TP juga masih membolehkan tata cara perampasan dengan Criminal- Based Forfeiture atau sesuai dengan hukum acara KUHAP yaitu penyitaan jika terbukti ditindak lanjuti kejaksaan dengan perampasan.

Dengan dua tata cara pemeriksaan tersebut di atas maka negara melalui kejaksaan dapat memilih cara yang paling efisien dan efektif serta menguntungkan negara dengan tetap menjaga hak asasi setiap orang atas kepemilikan hartanya sesuai ketentuan Bab XA UUD 45.
(bmm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Febri Diansyah Penuhi...
Febri Diansyah Penuhi Panggilan KPK, Akan Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku
Ditetapkan Tersangka...
Ditetapkan Tersangka Suap Perkara Migor, 3 Hakim Langsung Ditahan
Barang Sitaan Kasus...
Barang Sitaan Kasus Suap Vonis Lepas Perkara CPO Tiba di Kejagung, dari Triumph hingga Harley Davidson
Jadi Tersangka Suap...
Jadi Tersangka Suap Migor, Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Punya Kekayaan Rp3,1 Miliar
Kasus Suap Perkara Migor,...
Kasus Suap Perkara Migor, Kejagung Sita Mobil Mewah hingga Pecahan Mata Uang Asing
Atur Putusan Perkara...
Atur Putusan Perkara Migor, Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Diduga Terima Rp60 Miliar
Kejagung Jemput 3 Hakim...
Kejagung Jemput 3 Hakim yang Jatuhkan Putusan Lepas Perkara Migor Korporasi
Wamendagri Sebut 9 Daerah...
Wamendagri Sebut 9 Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang Pada 16-19 April, Ini Daftarnya
KPK Ungkap Dugaan Pertemuan...
KPK Ungkap Dugaan Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku di Malaysia
Rekomendasi
10 Kata Ini Ternyata...
10 Kata Ini Ternyata Berasal dari Bahasa Belanda, Nomor 4 Pasti Sering Kamu Dengar!
IHSG Mengawali Pekan...
IHSG Mengawali Pekan Ini di 6.225, Memerah dengan Transaksi Saham Rp640,5 M
Jalan Raya Pangalengan...
Jalan Raya Pangalengan Tertutup Longsor Picu Kemacetan hingga 2 Km
Berita Terkini
Kebijakan Berbasis Data...
Kebijakan Berbasis Data dan Informasi Cenderung Konvensional?
4 menit yang lalu
MRP Papua Pegunungan...
MRP Papua Pegunungan Berharap Presiden Prabowo Segera Lantik Gubernur Terpilih
25 menit yang lalu
Febri Diansyah Penuhi...
Febri Diansyah Penuhi Panggilan KPK, Akan Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku
38 menit yang lalu
Momen Raja Abdullah...
Momen Raja Abdullah II Peluk Prabowo Subianto saat Tiba di Yordania
2 jam yang lalu
Irjen Polisi Lulusan...
Irjen Polisi Lulusan Terbaik Akpol 1990-an, Nomor 3 Ditugaskan di Luar Insitusi Polri
3 jam yang lalu
Memotret Kebijakan Palestina...
Memotret Kebijakan Palestina dan Urgensi Harmoni Sosial dalam Perspektif Global
4 jam yang lalu
Infografis
Smartphone dan Komputer...
Smartphone dan Komputer akan Bebas dari Tarif Trump
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved