Marah, China Sebut Ulasan Pertahanan Jepang Berbahaya

BEIJING - Pemerintah China meluapkan kemarahannya atas ulasan pertahanan Pemerintah Jepang yang menyinggung sengketa Laut China Timur dan Selatan yang melibatkan Beijing. Dalam ulasannya, Jepang minta China menghentikan eksplorasi minyak dan gas di dekat kawasan Laut China Timur yang jadi sengketa.

Kementerian Pertahanan China pada Selasa (22/7/2015) mengatakan bahwa Beijing berhak bereaksi sesuai yang diperlukan, karena ulasan pertahanan Jepang menyesatkan dan berbahaya.

Dalam laporan ulasan pertahanan yang diterbitkan Jepang hari ini, Tokyo menyatakan keprihatinannya atas langkah China yang mengeksplorasi kawasan sengketa dan bisa merembet ke wilayah Jepang.

”Tindakan semacam ini benar-benar menelanjangi (China) dan menunjukkan sifat kebijakan luar negeri Jepang yang bermuka dua dan memiliki dampak merugikan pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik,” kata Kementerian Pertahanan China, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

China akan mengevaluasi lebih lanjut laporan ulasan pertahanan Jepang itu dan selanjutnya akan bereaksi.”Reaksi yang diperlukan tergantung pada situasi,” lanjut Kementerian Pertahanan China.

Ulasan pertahanan Jepang yang dianggap China menyesatkan adalah soal ancaman militer China yang dianggap berlebihan dan bisa memicu ketegangan di di Asia Timur. Beijing menuding Jepang telah membesar-besarkan ancaman militer China dengan tujuan menghitamkan citra Beijing.

Kemarin, Jepang mengecam pembangunan pangkalan militer China di kawasan Laut China Selatan. Jepang sejatinya tidak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, melainkan bersengketa dengan China atas kawasan Laut China Timur. Jepang khawatir pos-pos pangkalan militer China di Laut China Selatan akan digunakan Beijing untuk kepentingannya dalam sengketa Laut China Timur.

”Kami sungguh-sungguh mendesak Jepang untuk menghentikan tindakan yang memicu ketegangan, memprovokasi dengan kontradiksi, dan bukannya melakukan kegiatan yang merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang.